Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kinerja Polri Dapat Rapor Merah dari IPW

Kompas.com - 21/12/2014, 17:39 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja Kepolisian Republik Indonesia tahun 2014 dinilai sangat tidak memuaskan masyarakat. Reformasi kepolisian sebagai pengayom, pelindung, pelayan masyarakat juga jalan di tempat. Padahal Polri memiliki 420.275 personel disertai anggaran Rp 44,5 triliun tahun 2014. Akibatnya, lembaga penegak hukum pimpinan Jenderal Sutarman itu mendapat rapor merah dari Indonesian Police Watch (IPW).

"Kinerja Polri masih merah karena integritas, keteladanan, profesionalisme dan kemitraan sangat lemah dan tidak ada kemajuan sama sekali selama tahun 2014," ujar Juru bicara IPW Sogi Sasmita dalam acara diskusi dengan tema 'Police Outlook 2005, Evaluasi dan Proyeksi Kinerja Polri' di Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Hadir dalam acara itu, pengacara Eggy Sudjana, pengamat kepolisian Haris Indra dan Sekretaris Jendral Kompolnas, Hadri Safriadi Cut Ali. Dengan mendapat rapor merah, Sogi menilai Sutarman gagal dalam memimpin lembaga kepolisian. "Presiden harus mengganti Kapolri demi untuk menata kembali institusi kepolisian lebih baik ke depannya," tegas dia.

Dengan mengganti pucuk pimpinan di tubuh kepolisian, otomatis satuan tingkat kerja yang ada di bawahnya juga akan diganti dengan calon yang lebih segar dan baik. Sogi mencontohkan beberapa kasus yang membelit kepolisian seperti pembukaan rekening milik bandar judi online di Jawa Barat yang melibatkan oknum kepolisian. "Jadi ini membuktikan ada konspirasi antara aparat dengan pelaku kejahatan," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, keteladanan pimpinan Polri hilang sehingga muncul bentrokan di Batam antara oknum kepolisian dan tentara. Lebih memprihatinkan lagi, kata dia adalah kriminalisasi terhadap anggota Kompolnas. "Dengan bukti itu semua aspek integritas, keteladanan, dan kemitraan antara polisi dan pengawas (kepolisian) tidak berjalan dengan baik," ungkap dia lagi.

Dalam paparan Police Outlook 2015 ini telah dimatrikulasi evaluasi kinerja satuan kerja. Rapor merah diberikan kepada Bareskrim, Intelkam, Irwasum, Korlantas, Polda Sumut, Polda Sulsel, Polda Jawa Tengah,  Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Timur, Polda Kepri. Selain itu, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, Polda Bengkulu, Polda Lampung, Polda Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Tengah, Polda NTT, Polda NTB, Polda Sulawesi Utara dan Polda Gorontalo.

Polda Sulawesi Tenggara, Polda Maluku, Polda Maluku Utara, Polda Aceh, Polda Sumatera Selatan, dan Polda Papua juga mendapat rapor merah. "Adapun variabel ukuran memberikan rapor merah adalah faktor integritas, keteladanan, profesionalisme, kemitraan," tandas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com