Proses Pemulangan TKI Ilegal, BNP2TKI Kirim Tim ke Mesir

Negara pertama yang menjadi perhatian adalah Mesir. Kepala BNP2TKI Nusron Wahid mengutus Deputi Perlindungan BNP2TKI, Lisna Pulungan, ke Mesir untuk pemulangan TKI nonprosedural di sana.

Lisna hadir dalam acara peringatan hari migran international yang diselenggarakan oleh Garda TKI Mesir di kawasan Hayyul Asyir, pusat pemukiman WNI di Kairo, Mesir, Sabtu (19/12/2014).

"Selanjutnya pembahasan agenda inti upaya perlindungan TKI Mesir yang dilaksanakan oleh KBRI Mesir yang bertempat di Aula Konsuler KBRI Kairo Mesir," kata Lisna dalam rilis pers yang diterima Kompas.com.

Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan BNP2TKI, Kepala Protkons KBRI, serta perwakilan TKI dan aktivis TKI. 

Dalam pertemuan tersebut dibahas proses keberangkatan TKI secara non prosedural yang dilakukan oleh PJTKI dan oknum perseorangan. Lisna juga menyempatkan diri mendengarkan keluh kesah para TKI yang didominasi perempuan.

Dewan Pembina Garda TKI Mesir, Edi Yusuf Chaniago, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran pemerintah dalam upaya perlindungan WNI khususnya TKI di Mesir.

Sementara Direktur Pelayanan Pengaduan BNP2TKI Muhammad Syafri berjanji akan menidaklanjuti laporan pihak KBRI Mesir dalam hal menghentikan dan menindak para pelaku Human Trafficking dengan melibatkan pihak Polri.

Adapun pihak KBRI dalam kesempatan tersebut memberikan informasi tentang prosedur kepulangan ke tanah air bagi TKI yang tidak memiliki dokumen dan menghimbau kepada seluruh TKI di Mesir agar segera mengisi formulir lapor diri.

"Sehingga keberadaan TKI di Mesir dapat diketahui jumlahnya secara pasti serta menegaskan bahwa Mesir adalah bukan negara penempatan TKI," kata Nugroho Yuwono Aribhimo sebagai Kepala Protkons KBRI di Mesir.

Sementara itu, Koordinator Luar Negeri Garda TKI di Mesir Muhammad Ghazali Sirajang menyatakan akan bekerja sama dan mendukung penuh instruksi Presiden Jokowi dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak KBRI di negara masing-masing dalam hal pendataan jumlah TKI non prosedural sehingga target pemulangan secara bertahap bisa terealisasi.

Sebelumnya, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menyatakan, ada sekitar 1,8 juta BMI ilegal yang tersebar di berbagai negara. Mereka tidak memiliki dokumen kontrak, paspor, bahkan visa kerja. 

Sesuai arahan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet diputuskan bahwa semua buruh non prosedural akan difasilitasi oleh negara untuk dipulangkan dan selanjutnya mereka akan dibina dan dibukakan akses modal untuk membuka usaha. Adapun bagi TKI nonprosedural yang masih ingin bekerja di negara tersebut, akan dilakukan pemutihan jika memungkinkan.