BNP2TKI Akan Pulangkan 1,8 Juta TKI Non-formal

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid bertekad memulangkan semua TKI non-formal di beberapa negara yang jumlahnya mencapai 1,8 juta.

"Sebagai kado bagi buruh migran. Atas arahan dan perintah Bapak Presiden Joko Widodo, sidang kabinet memutuskan semua buruh yang non-formal akan difasilitasi oleh negara untuk dipulangkan. Ada 1,8 juta orang di berbagai negara, mereka tidak punya dokumen kontrak, paspor, bahkan visa kerja," kata Nusron melalui siaran pers BNP2TKI yang diterima Kamis (18/12/2014) malam.

Nusron mengatakan, banyak TKI non-formal menghadapi situasi yang serba salah. Mereka takut jika ingin pulang halaman. Namun, jika terus menetap di sana mereka terancam ditangkap oleh aparat yang bertugas. Nantinya, kata Nusron, setelah dipulangkan, mereka akan dididik dan dilatih agar bisa membuat usaha sendiri.

"Tentu nanti akan ada opsi, misalkan bagi negara yang memungkinkan untuk pemutihan dan TKI non-formal itu masih mau bekerja di negara tersebut. Prinsipnya kita tidak mau memperlama derita, tetapi juga setelah itu jangan sampai timbulkan problem baru," ujar mantan anggota DPR dari Partai Golkar ini.  

Selain itu, lanjut Nusron, BNP2TKI juga akan melakukan pembenahan di struktur biaya yang harus dikeluarkan TKI agar tak ada lagi TKI non-formal yang berangkat ke negara lain. Menurut dia, beban yang harus ditanggung TKI selama ini sangat tidak manusiawi. Untuk kerja selama tiga tahun di Taiwan misalnya, TKI harus menanggung beban sekitar Rp 51 juta atau setara dengan 11 bulan gaji bekerja di sana.

Nantinya, kata Nusron, mulai Maret 2015 biaya yang ditanggung TKI dipangkas menjadi hanya sekitar Rp 20 juta. Tidak hanya biaya yang ditekan, Nusron janji prosesnya juga akan lebih dimudahkan.

Sebelumnya, proses yang harus ditempuh TKI berjumlah 22 titik, yang setiap titiknya memiliki biaya. Nantinya, hanya ada 8 titik saja yang harus ditempuh. Itu pun akan dibuat di satu tempat.  

"Kami melihat, pada hakikatnya mereka ingin tenang, formal, ingin enggak ditangkap polisi. Tetapi masalahnya itu, lama, panjang, dan mahal. Maka solusi kita, proses itu kita ubah, dari 22 titik menjadi 8 titik dan satu pintu, datang di satu tempat, selesai semua urusan," ucapnya.