Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Pemutaran Film "Senyap" Bagian dari Peringatan Hari HAM

Kompas.com - 18/12/2014, 14:44 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan, pemutaran film Senyap (The Look of Silence) merupakan bagian dari Peringatan Hari HAM Internasional, dan sudah dicanangkan dalam sebuah gerakan nasional. Karena itu, Komnas HAM mengecam penghentian paksa pemutaran film ini di sejumlah tempat.

"(Film ini) merupakan salah satu dari sekian banyak film yang mengungkapkan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dari perspektif korban," kata Komisioner Komnas HAM Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan, Muhammad Nurkhoiron, dalam siaran pers-nya, Kamis (18/12/2014).

Nurkhoiron mengatakan, Komnas HAM dan Dewan Kesenian Jakarta telah meluncurkan film tersebut pada 10 November 2014 di Graha Bakti Budaya-Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Lalu, lanjut dia, mulai 10 Desember 2014, Komnas HAM bekerja sama dengan Final Cut for Real dan jejaring Komnas HAM di seluruh Indonesia, menggelar program Indonesia Menonton Senyap.

"Pengungkapan dan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu masih menjadi persoalan di Indonesia," tekan Nurkhoiron. Karena itu, beragam upaya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mengungkap dan mendorong penyelesaian kasus itu.

Upaya tersebut, tutur Nurkhoiron, antara lain penyelenggaraan Lokakarya Nasional HAM
yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo, dihadiri pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebelum program Indonesia Menonton Senyap dicanangkan, peluncuran film ini di TIM mendatangkan seribuan penonton.

Program Indonesia Menonton Senyap, ujar Nurkhoiron, juga merupakan dukungan Komnas HAM terhadap program prioritas pemerintah Jokowi-Kalla, yang dikenal sebagai Nawa Cita.

"Terutama (dukungan untuk) agenda kesembilan (dalam Nawa Cita), memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga," sebut Nurkhoiron.

Karena itu, Nurkhoiron menyatakan bahwa Komnas HAM sangat menyesalkan penghentian pemutaran film Senyap di sejumlah tempat. (Baca: Lagi, Massa Hentikan Pemutaran Film "Senyap").

"Komnas HAM menyesalkan tindakan yang dilakukan organisasi massa, pihak akademisi, dan aparatur negara, yang melarang pemutaran film dan juga pembubaran pelaksanaan pemutaran film," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com