Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Fraksi Golkar Tegaskan Sikap Partai Dukung Perppu Pilkada

Kompas.com - 17/12/2014, 12:59 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komarudin menyatakan, partainya dengan tegas mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pemilihan kepala daerah. Dukungan tersebut akan diikuti oleh partai-partai lain dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Ade mengakui bahwa hasil Musyawarah Nasional IX Golkar di Bali beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Fraksi Golkar diminta untuk memperjuangkan berlangsungnya pilkada melalui DPRD. Namun, menurut Ade, hal tersebut merupakan rekomendasi DPD tingkat I dan II Partai Golkar.

"Untuk menghilangkan analisis yang macam-macam, walaupun belum dibahas di DPR, kami nyatakan Fraksi Golkar akan memilih menyetujui perppu tersebut," ujar Ade dalam konferensi pers di Kantor Lembaga Survei Indonesia (LSI), Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).

Ade menjelaskan, rekomendasi dalam munas tersebut bisa disetujui maupun tidak berdasarkan kepentingan dan realitas politik yang terjadi. Ade mengakui, sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan pilkada secara langsung, bukan melalui DPRD.

Mengenai sikap partai lain dalam KMP, Ade yakin bahwa partai-partai tersebut tidak akan mengambil suara berbeda mengenai Perppu Pilkada. "Kami, KMP, selalu bersama. Kami belum bicara dengan fraksi lainnya, dengan PKS dengan PAN, tetapi biasanya kami selalu bersama dan ambil jalan yang tidak pernah berbeda," kata Ade.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com