Jusuf Kalla: Transparansi Itu seperti Dapur Restoran yang Bisa Dilihat Publik

"Tadi pagi sebelum ke sini, saya hadir di PMI, presentasi tentang rumah sakit PMI. Salah satu yang agak saya bertanya kenapa dapurnya dekat tempat tunggu dan transparan, (lalu) dijawab 'Oh, Pak kalau mau dapur bersih, harus transparan. Kalau di belakang, kotor, nanti tidak ada yang kontrol. Jadi, dapurnya sengaja di depan orang, semua kaca'. Itulah artinya transparansi. Kalau transparan, dia cenderung bersih, sama juga beberapa restoran," papar Kalla saat menyampaikan sambutannya dalam acara serah terima penghargaan keterbukaan informasi publik, di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (12/12/2014).

Sebagai negara demokratis, lanjut Kalla, Pemerintah Indonesia seharusnya bisa menerapkan transparansi dan keterbukaan. Kalla juga mengatakan, pemerintah bisa memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Menurut dia, partisipasi masyarakat ini bisa didorong dengan keterbukaan informasi dari instansi pemerintah.

"Nah, karena itulah, tujuannya ialah memberikan kita semua partisipasi publik karena informasi publik meningkatkan partisipasi publik. Itu menjadi bagian dari sistem kita semua. Maka, semua lembaga, kalau dulu hanya punya humas, maka ini lebih tinggi lagi dari humas, yakni PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi)" kata Kalla.

Selain berfungsi sebagai humas, lanjut dia, PPID bisa menerima aduan dari masyarakat sehingga ada proses timbal balik. Melalui PPID ini, menurut Kalla, masyarakat bisa lebih mudah menyampaikan saran kepada pemerintah.

Politikus Partai Golkar ini mengapresiasi sejumlah badan publik yang mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dalam hal keterbukaan publik. Untuk kategori partai politik, KIP menilai Gerindra sebagai parpol yang paling terbuka. Di bawah Gerindra ada Partai Keadilan Sejahtera, disusul Partai Kebangkitan Bangsa. Penilaian ini hanya dilakukan terhadap badan publik yang mengisi dan mengembalikan kuesioner yang diberikan KIP.

Dari 12 partai politik, hanya empat parpol yang mengembalikan kuesioner kepada KIP. Kuesioner ini merupakan penilaian mandiri (self assesment questioner) yang kemudian akan dinilai tim KIP melalui pemeriksaan dan pembuktian terhadap data serta informasi yang ada di website masing-masing badan publik. Selanjutnya, tim KIP akan turun lapangan mengunjungi langsung badan–badan publik yang hasil kuesionernya dianggap cukup untuk masuk dalam peringkat 10 terbaik.

Dalam proses ini, tim KIP melakukan wawancara, pembuktian langsung dokumen atau informasi dalam berbagai format berdasarkan keterangan yang diisi dalam kuesioner. Selain partai politik, KIP melakukan penilaian terhadap kementerian, badan/lembaga pemerintahan, pemerintah provinsi, BUMN, dan perguruan tinggi negeri. Kategori tiga besar kementerian yang dinilai paling terbuka adalah Kementerian Keuangan, disusul Kementerian Perindustrian, kemudian Kementerian Perhubungan.

Sementara itu, kategori badan publik tiga besar berturut-turut adalah Arsip Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Kategori pemerintahan provinsi diraih Pemprov Nusa Tenggara Barat di peringkat pertama, disusul Pemprov Aceh serta Pemprov Kaltim.

Kategori BUMN dimenangkan PT Bio Farma disusul PT PLN dan PT Taspen.

Selanjutnya, tiga besar kategori universitas berturut-turut adalah Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, dan Institut Pertanian Bogor. Penilaian ini dilakukan tim KIP sejak 27 Oktober 2014 hingga 4 Desember 2014.