JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengatakan, tiap partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tidak bisa memutuskan sikap secara sendiri-sendiri terkait Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang juga dikenal dengan sebutan Perppu Pilkada. Menurut Suryadharma, perlu ada pembahasan oleh semua partai pendukung untuk memutuskan sikap resmi KMP.
"Jadi, sikap soal perppu itu tidak akan dicetuskan sendiri-sendiri," kata Suryadharma, di sela-sela Musyawarah Kerja Nasional PPP kubu Djan Faridz, di Hotel JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2014) malam.
Suryadharma menjelaskan, Koalisi Merah Putih telah melakukan pertemuan untuk membahas sikap KMP tentang perppu yang mengatur mengenai pilkada langsung tersebut. "Sepintas sudah ada pertemuan untuk membahas itu (perppu)," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkap ada pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Pertemuan dilakukan secara khusus untuk membahas perppu yang diterbitkan SBY pada akhir masa jabatannya sebagai presiden keenam.
Syarief juga mengungkap kalau Aburizal Bakrie sudah melakukan klarifikasi terkait rekomendasi Partai Golkar dalam Munas IX di Bali yang menolak Perppu Pilkada. "Ya, disampaikan mereka berikan penjelasan bahwa itu kan aspirasi dari kader DPD I dan II. Mereka hanya keluarkan rekomendasi dari DPP Partai Golkar," ungkap Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan seusai rapat pleno DPP Partai Demokrat, Kamis malam.
Seperti diketahui, Aburizal seusai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas IX di Bali menyatakan menolak pilkada langsung. Dia menyatakan Golkar mendukung pelaksanaan pilkada melalui DPRD. (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)
Klarifikasi Aburizal ini dilakukan setelah SBY memberikan pernyataan yang menyebut Partai Golkar yang mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Pernyataan SBY ini diungkap melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Kamis (4/12/2014) malam. (Baca: SBY: Menolak Perppu Pilkada, Partai Golkar Ingkari Kesepakatan)
"Kini, secara sepihak PG (Partai Golkar) menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip. *SBY*," tulis SBY.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.