Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tanggapan Suryadharma Ali Terkait Posisi KMP Menyikapi Perppu Pilkada

Kompas.com - 11/12/2014, 22:17 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali mengatakan, tiap partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tidak bisa memutuskan sikap secara sendiri-sendiri terkait Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang juga dikenal dengan sebutan Perppu Pilkada. Menurut Suryadharma, perlu ada pembahasan oleh semua partai pendukung untuk memutuskan sikap resmi KMP.

"Jadi, sikap soal perppu itu tidak akan dicetuskan sendiri-sendiri," kata Suryadharma, di sela-sela Musyawarah Kerja Nasional PPP kubu Djan Faridz, di Hotel JS Luwansa, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2014) malam.

Suryadharma menjelaskan, Koalisi Merah Putih telah melakukan pertemuan untuk membahas sikap KMP tentang perppu yang mengatur mengenai pilkada langsung tersebut. "Sepintas sudah ada pertemuan untuk membahas itu (perppu)," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkap ada pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Pertemuan dilakukan secara khusus untuk membahas perppu yang diterbitkan SBY pada akhir masa jabatannya sebagai presiden keenam.

Syarief juga mengungkap kalau Aburizal Bakrie sudah melakukan klarifikasi terkait rekomendasi Partai Golkar dalam Munas IX di Bali yang menolak Perppu Pilkada. "Ya, disampaikan mereka berikan penjelasan bahwa itu kan aspirasi dari kader DPD I dan II. Mereka hanya keluarkan rekomendasi dari DPP Partai Golkar," ungkap Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan seusai rapat pleno DPP Partai Demokrat, Kamis malam.

Seperti diketahui, Aburizal seusai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas IX di Bali menyatakan menolak pilkada langsung. Dia menyatakan Golkar mendukung pelaksanaan pilkada melalui DPRD. (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

Klarifikasi Aburizal ini dilakukan setelah SBY memberikan pernyataan yang menyebut Partai Golkar yang mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Pernyataan SBY ini diungkap melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, Kamis (4/12/2014) malam. (Baca: SBY: Menolak Perppu Pilkada, Partai Golkar Ingkari Kesepakatan)

"Kini, secara sepihak PG (Partai Golkar) menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip. *SBY*," tulis SBY.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com