Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata JK, Sekarang Bukan Zamannya Didik Siswa Pakai Hukum Cambuk

Kompas.com - 11/12/2014, 12:18 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, saat ini sudah bukan zamannya untuk menerapkan hukuman cambuk bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Kalla menyampaikan hal tersebut terkait munculnya video berisi hukuman cambuk terhadap santri di pondok pesantren di daerah Jombang, Jawa Timur.

"Kalau zaman dulu tahun 1950-an boleh, dipukul rotan, tetapi sekarang hukuman pada murid tidak seperti itu, tidak pantas," ujar JK di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2014).

JK mengatakan, saat ini yang paling penting adalah meningkatkan kedisiplinan para siswa agar mematuhi peraturan. Namun, meningkatkan kedisiplinan tersebut bukan dengan cara-cara kekerasan, seperti hukuman cambuk.

"Disiplin sekolah itu bagus, anak-anak disiplin, kalau belajar ya belajar, bermain ya bermain, tetapi jangan melanggar," katanya.

Sebelumnya, video berisi rekaman kekerasan terhadap tiga santri beredar di Jombang. Diduga, peristiwa yang terekam di video tersebut terjadi di salah satu pondok pesantren di Jombang.

Dalam video tersebut, tiga santri diikat di tiga pohon dengan mata tertutup. Selanjutnya, beberapa orang menggunakan rotan memukuli santri tersebut secara bergiliran. (Baca: Polisi Selidiki Penerapan Hukum Cambuk di Sebuah Pesantren Jombang)

Setiap santri yang diikat di pohon tersebut secara total mendapat 35 pukulan. Tindakan itu dilakukan di depan puluhan santri lainnya. (Baca: Santri Dihukum Cambuk, Ini Komentar Menteri Agama)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com