Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Bersikap soal Perppu Pilkada, PPP Pastikan Tak Akan "Mengekor" Partai Lain

Kompas.com - 08/12/2014, 20:22 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan versi Munas Jakarta, Dimyati Natakusumah, mengatakan, hingga kini PPP belum menentukan sikap apakah menolak atau mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjelang akhir pemerintahannya. Ia menilai, Perppu Pilkada bertujuan baik. (Baca: Jokowi-SBY Sepakat Kawal Perppu Pilkada hingga Diterima DPR)

"Belum, kami belum menentukan sikap mendukung atau menolak. Tapi, kalau kita lihat, tujuan Presiden SBY itu tujuannya baik," kata Dimyati di Jakarta, Senin (8/12/2014).

Dimyati mengatakan, saat ini PPP masih mengkaji keberadaan Perppu tersebut. Ia memastikan, pada masa sidang yang akan datang, PPP telah memiliki sikap terkait Perppu Pilkada dan memastikan tak akan abstain dalam pengambilan keputusan. (Baca: Ada Kesamaan antara SBY dan Jokowi soal Perppu Pilkada)

"Kalau putusannya menerima ya menerima, kalau putusannya nolak ya nolak. Hanya dua itu saja, tidak ada abstain," ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa pilihan sikap PPP tidak akan "mengekor" partai lain. Seperti diketahui, PPP kubu Djan Faridz bergabung dalam Koalisi Merah Putih. Salah satu anggota KMP, Partai Golkar, telah menyatakan menolak Perppu Pilkada. (Baca: Nasib Perppu Pilkada Diperkirakan Berakhir Kompromistis)

"Golkar sendiri, PPP sendiri. Kami punya prinsip sendiri. Kami kaji sendiri betul-betul apakah konsepsi Perppu itu sesuai tidak dengan konstitusi, sesuai tidak dengan UU lainnya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Saksi Kemenhub Sebut Pembatasan Kendaraan di Tol MBZ Tak Terkait Kualitas Konstruksi

Nasional
Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Puan Maharani: Parlemen Dunia Dorong Pemerintah Ambil Langkah Konkret Atasi Krisis Air

Nasional
Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Hari ke-10 Keberangkatan Haji: 63.820 Jemaah Tiba di Madinah, 7 Orang Wafat

Nasional
Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Jokowi: Butuh 56 Bangunan Penahan Lahar Dingin Gunung Marapi, Saat Ini Baru Ada 2

Nasional
Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 Bersandar di Jakarta, Prajurit Marinir Berjaga

Nasional
Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Erupsi Gunung Ibu, BNPB Kirim 16 Juta Ton Bantuan Logistik untuk 1.554 Pengungsi

Nasional
Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Pesawat Terlambat Bisa Pengaruhi Layanan Jemaah Haji di Makkah

Nasional
Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Pencarian Buron hingga Perlindungan Warga Negara

Nasional
Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Survei IDEAS: Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta

Nasional
Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas KPK Tunda Putusan Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Jokowi Minta Relokasi Rumah Warga Terdampak Banjir di Sumbar Segera Dimulai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com