Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Janji Bangun Rel Kereta Api di Papua pada 2015

Kompas.com - 08/12/2014, 16:44 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo berjanji akan memulai kajian pembangunan rel kereta api di Papua pada 2015. Saat kajian selesai, pembangunan akan langsung berjalan demi meningkatkan produktivitas dan menggenjot pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.

"Studi mengenai jalur kereta api di Papua akan kita mulai tahun depan. Dari unsur Bappeda diharapkan semua membantu agar bisa cepat selesai pembangunan jaringan rel di sana," kata Jokowi, saat melakukan telekonferensi dengan perwakilan kepala daerah dari wilayah Indonesia timur, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Jokowi berharap kajian pada pembangunan rel kereta api di Papua itu akan rampung dalam enam bulan. Dengan begitu, pembangunannya dapat mulai direalisasikan pada semester kedua 2015.

"Paling tidak studinya enam bulan selesai dan dilanjutkan pembangunannya," ujar Jokowi.

Ia melanjutkan, pembangunan rel kereta di Papua adalah untuk memudahkan pengiriman logistik dari pelabuhan ke wilayah lain di Papua. Kemudahan pengiriman barang akan berkorelasi dengan turunnya harga dan meningkatnya daya beli masyarakat setempat.

Selain pembangunan rel kereta api, dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung rencana pemerintah menghidupkan kembali bandar udara di Biak. Ia akan menugaskan Angkasa Pura I untuk menindaklanjuti.

"Airport di Biak, kita lihat tahun depan. Kita ingin Papua tahun depan itu paling tidak jalur rel kereta api bisa segera dimulai, dan terkait tol laut pelabuhan di sana juga akan dibangun," ujarnya.

Saat menggelar telekonferensi, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Sementara itu, perwakilan kepala daerah wilayah Indonesia timur diwakili oleh Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Empat provinsi itu merupakan peserta dalam Musrenbang Regional yang dipimpin oleh Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com