Golkar Berdalih Belum Putuskan Sikap Soal Perppu Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya berdalih, partainya belum memutuskan sikap resmi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah. Tantowi mengungkapkan bahwa keinginan pilkada langsung berasal dari pengurus daerah dan nantinya diputuskan oleh Fraksi Partai Golkar di parlemen.

"Begini, munas kan forum pemilik suara DPD I dan II, pimpinan ormas menyampaikan pemikiran dan ekspektasi politik mereka. Salah satunya adalah menginginkan agar pilkada tidak langsung. Munas dan DPP tidak mungkin menolak keinginan tersebut," ujar Tantowi di Kompleks Parlemen, Jumat (5/12/2014).

Menurut Tantowi, kewenangan menolak atau menerima usulan itu bukan menjadi kewenangan DPP Partai Golkar. Oleh karena itu, keinginan pengurus daerah itu dimasukkan sebagai rekomendasi, dan bukannya keputusan Munas IX Partai Golkar.

"Artinya diserahkan DPP kepada fraksi untuk menentukannya. Jadi kita lihat nanti keputusannya apa," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Setelah terpilih secara aklamasi, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan sikap resmi Golkar yang akan menolak Perppu Pilkada. Golkar bahkan disebutkan sudah bersiap menggugat perppu itu ke Mahkamah Konstitusi. (baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

Atas sikap Golkar itu, Partai Demokrat pun berang. Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menilai Golkar telah ingkar janji. Sebab, Golkar bersama partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sudah membuat kesepakatan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendukung perppu yang diterbitkan saat pemerintahan SBY itu.

Kesepakatan itu yang di antaranya akhirnya membuat Partai Demokrat bergabung dengan Koalisi Merah Putih dalam pemilihan Pimpinan Dewan Perwakila Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Tidak hanya itu, SBY juga mengungkap kekecewaannya kepada Partai Golkar yang dianggap "tidak konsisten, ingkar kesepakatan dan tinggalkan komitmen begitu saja." Karena itu Partai Demokrat, menurut SBY, tidak akan bekerja sama dengan Partai Golkar yang ingin membatalkan pemilihan kepala daerah secara langsung. (baca: SBY: Menolak Perppu Pilkada, Partai Golkar Ingkari Kesepakatan)