Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebelum Munas Golkar, SBY Sudah Baca Rencana Aburizal Tolak Perppu Pilkada

Kompas.com - 05/12/2014, 13:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah mencurigai manuver Partai Golkar tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Menurut Ruhut, SBY sudah "mencium" perubahan sikap Golkar dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Ruhut mengatakan, sebelum bertolak ke Korea Selatan bulan lalu, SBY pernah mengutarakan kepada kader-kader Demokrat tentang sikap Golkar atas Perppu Pilkada. SBY mengaku mendapat laporan dari kader-kader Partai Golkar yang berseberangan kubu dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Kader-kader Golkar idealis sudah lapor ke Bapak (SBY). Di Yogya (Rapimnas Golkar), sudah ada rencana tolak perppu. Kami tak masalah karena kami akan perjuangkan terus pilkada langsung," kata Ruhut di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Setelah terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal menyatakan bahwa Golkar akan menolak Perppu Pilkada yang diterbitkan ketika SBY masih menjabat sebagai Presiden RI (baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!). Aburizal mendukung pelaksanaan pilkada oleh DPRD, bukan secara langsung sebagaimana diatur dalam perppu tersebut.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menilai sikap Golkar itu menunjukkan bahwa partai berlambang beringin itu telah ingkar janji. Hal itu karena Golkar bersama partai lain anggota Koalisi Merah Putih sudah membuat kesepakatan dengan SBY untuk mendukung perppu yang diterbitkan saat pemerintahan SBY tersebut.

Kesepakatan itulah yang melatarbelakangi dukungan Partai Demokrat terhadap Koalisi Merah Putih dalam pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com