Demokrat Akan Tetap Perjuangkan Perppu Pilkada

"Standing FPD (Fraksi Partai Demokrat) adalah mendukung sepenuhnya Perppu sebagai representasi nilai perjuangan demokrasi yang utuh dan sesuai dengan harapan rakyat yang terus menginginkan proses demokratisasi berjalan transparan, akuntable, dan mendorong masyarakat untuk terus berkontribusi secara lansung untuk memilih kepala daerah sesuai aspirasi dan hati nuraninya," papar Didik dalam keterangan persnya, Kamis (4/12/2014).

Terkait kemungkinan berubahnya dukungan dari Koalisi Merah Putih yang sebelumnya menyatakan mendukung Perppu, menurut Didik, masih terlalu dini untuk disikapi karena pembahasan mengenai Perpu baru akan dibahas pada awal masa persidangan ke II awal tahun 2015.

"Sikap yang sesungguhnya baru akan kita ketahui setelah proses berjalan. Polemik dan wacana tentang itu tidak membuat surut sedikit pun FPD untuk terus memperjuangkan dan mendukung Perppu, apalagi sikap dari KIH sejak awal menginginkan Pilkada Langsung. Kalkulasi matematik politik tidak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya.

Didik menekankan, kontestasi politik yang terjadi di DPR seharusnya merefleksikan apa yang menjadi kehendak masyarakat. "Sebagian besar masyarakat dalam konteks ini menginginkan pilkada langsung. Untuk itu masyarakat akan menjadi juri sekaligus hakim yang memutuskan, partai mana yang terus memperjuangkan aspirasi mereka dan partai mana yang hanya lips service," katanya.

Didik mengatakan, masyarakat akan memberikan penghargaan dan penghukuman kepada partai yang tidak mengakomodasi aspirasi mereka. "Biarlah secara alamiah masyarakat menentukan sikap politik dan keputusan election-nya," kata Didik.

Sebelumnya diberitakan, dalam Munas IX Partai Golkar beberapa hari lalu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menginstruksikan Fraksi Golkar untuk menolak Perppu Pilkada. Sikap Golkar ini diprediksi akan diikuti oleh fraksi-fraksi partai anggota Koalisi Merah Putih.