Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Bantah Roby Titipan SBY untuk Pimpinan KPK

Kompas.com - 04/12/2014, 12:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto membantah bila salah satu kandidat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Robby Arya Brata, merupakan titipan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Itu sangat tidak benar karena rekrutmen KPK diisi orang orang yang berintegritas, mempunyai kapalitas dan kapabilitas baik dalam seleksi. Mereka sangat independen," kata Didik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Didik mengakui bahwa Robi berada di lingkar istana saat SBY menjabat sebagai presiden. Saat itu, Robby menjabat Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet. Namun, menurut Didik, tidak ada konteks SBY melakukan intervensi dalam proses seleksi hingga pembentukan panitia khusus rekrutmen pimpinan KPK. Menurut dia, apa yang dilakukan SBY sesuai amah konstitusi.

"Pak SBY hanya membuat keppres (keputusan presiden) panitia seleksi karena masa jabatan pimpinan KPK sudah habis. Itu konstitusi," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, tidak ada ruang bagi SBY untuk melakukan infiltrasi ke ranah pimpinan KPK. Apalagi hingga melakukan infiltasi menentukan siapa pimpinan KPK. "Presiden tidak dalam konteks menerima atau menolak pimpinan KPK. Presiden hanya mengajukan nama sesuai hasil dari panitia seleksi," katanya.

Robby dan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqodas, saat ini tengah menjalani fit and proper test di Komisi III DPR. Nantinya, akan dipilih satu calon untuk mengisi kursi pimpinan KPK yang dibutuhkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com