Mahalnya Biaya Munas Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Partai Golkar menggelar suksesi kepemimpinan untuk lima tahun mendatang. Pesta "kaum beringin" itu digelar secara tak tanggung-tanggung, di Pulau Dewata dengan penginapan dan ruangan rapat di hotel berkelas bintang lima selama empat hari, mulai dari 30 November hingga 3 Desember 2014.

Menurut informasi, panitia menyediakan 1.433 kamar di hotel mewah yang bernama Westin di Nusa Dua. Menurut situs dari www.westinnusaduabali.com, harga sewa kamar per hari paling murah Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta.

Jika Rp 2 juta dikalikan dengan jumlah undangan 1.433, angka untuk biaya penginapan satu malam mencapai Rp 2,866 miliar. Acara Munas IX Partai Golkar itu berlangsung selama empat hari, maka didapat angka Rp 11,464 miliar.

Angka itu baru sebatas biaya penginapan di Westin, belum termasuk biaya untuk sewa ruangan rapat selama munas. Belum lagi jika dihitung biaya perjalanan para tamu undangan yang ditanggung oleh panitia yang berasal dari daerah-daerah, lalu biaya untuk keamanan selama munas diselenggarakan.

Angka Rp 11 miliar lebih itu baru hitungan di atas kertas untuk satu hotel, padahal panitia mengundang lebih dari 5.000 kader Golkar di seluruh Indonesia dan menginap di 7 hotel, salah satunya di Hotel Westin tadi. Lalu, berapa sebenarnya biaya penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar?

Menurut Ketua DPD Bali I Ketut Sudikerta, biaya yang dianggarkan untuk Munas IX itu mencapai Rp 20 miliar. Ini artinya bertambah 100 persen dari Munas VIII di Pekanbaru pada 2009 lalu yang menghabiskan Rp 10 miliar.

Elite politik tidak miliki kepekaan

Analis politik dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, menyebut elite politik tidak memiliki kepekaan. Ia menilai apa yang dilakukan elite Partai Golkar telah memalingkan muka dari harapan publik atas praktik politik dan pemerintahan yang berbasis pada kesederhanaan dan hidup hemat. Elite partai juga mencederai esensi berkompetisi dengan baik manakala anggaran tersebut juga bagian dari praktik politik uang.

"Secara etika politik, hal tersebut tidak menggambarkan kepekaan untuk kembali meraih kepercayaan publik di tengah melemahnya kepercayaan publik atas praktik kepolitikan yang berbasis pada penguatan pelayanan publik, dengan memperkuat basis anggaran untuk hal tersebut," kata Muradi.

Muradi merasa ironis dengan praktik yang dilakukan oleh Partai Golkar. Ia pun berharap masyarakat terbuka matanya dan memberikan hukuman tersendiri dari praktik tersebut.

"Karenanya, publik harus melakukan penghukuman atas praktik biaya tinggi yang dilakukan elite Partai Golkar demi mempertahankan kekuasaan. Salah satunya adalah dengan menolak segala bentuk program politik yang ditawarkan oleh partai tersebut, termasuk misalnya dengan tidak memilihnya pada sejumlah kontestasi di semua level, baik legislatif maupun eksekutif," tutup Muradi.