Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Kembali Jadi Ketum Golkar, Tantangan Pemerintah Semakin Berat

Kompas.com - 03/12/2014, 20:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM yang juga Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yasonna H Laoly, mengatakan, jalan yang dihadapi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin berat dengan terpilihnya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2014-2019. Menurut dia, keberadaan Aburizal akan semakin menyolidkan Koalisi Merah Putih yang mengambil peran sebagai oposisi.

"Tentu tidak mudah. Kalau enggak kan sudah enak banget. Akan tetapi, saya percaya kalau program baik untuk rakyat, maka rakyat pasti dukung kita. Saya tidak yakin parpol mau mengorbankan dirinya, menorpedo program-program yang baik untuk rakyat. Itu namanya bunuh diri politik," kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).

Ia mengatakan, meski berat, pemerintah harus menghadapi segala rintangan. Untuk memperkuat posisi, kata dia, pemerintah bekerja sebaik-baiknya.

"Kami hadapi saja dengan kerja. Kalau ada resistensi politik, itu kita hadapi saja dengan terbuka, dan tentu akan kita buka terus komunikasi politik dengan semua fraksi yang ada di DPR," kata Yasonna.

Seperti diberitakan, Aburizal terpilih secara aklamasi setelah mendapat 534 surat dukungan dari 537 pemegang suara sah. Tiga suara yang tidak diakui adalah suara dari ormas sayap Golkar, yaitu Kosgoro, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).

Sesuai AD/ART Golkar, seorang calon ketua umum terpilih secara aklamasi apabila mendapat dukungan lebih dari 50 persen pemegang hak suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com