Anggap Munas Janggal, Airlangga Tetap Maju sebagai Caketum Golkar

Airlangga menjelaskan, kejanggalan yang ia rasakan dari munas ini adalah sempitnya waktu dari pelaksanaan Rapimnas VII ke pelaksanaan Munas IX, tidak diberikannya secara merata materi dan kartu peserta pada anggota partai yang memiliki hak suara. Ia bahkan merasa heran ketika sejumlah pengurus DPP dijadikan panitia atau peninjau sehingga hak suaranya tidak berlaku saat digelarnya pemilihan ketua umum untuk periode lima tahun ke depan.

"Materi munas belum dibahas dalam pleno, tatib dan jadwal juga belum saya dapat. Ada perbedaan treatment pada siapa yang dianggap satu napas, teman-teman yang vokal diturunkan statusnya menjadi panitia atau peninjau," kata Airlangga, di arena Munas IX Partai Golkar, Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11/2014).

Mengenai niat untuk maju sebagai calon ketua umum, Airlangga merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukan regenerasi kepemimpinan di internal Golkar dan merebut kemenangan di Pemilu 2019. Terlebih, ia mengklaim telah mendapatkan dukungan dari 40 persen pemilik suara.

Sesuai aturan, semua kader Golkar berhak maju sebagai calon ketua umum jika mengantongi dukungan minimal 30 persen suara dari DPD I/II dan ormas pendiri. Aturan itu bisa diubah melalui kesepakatan peserta munas.

"Apabila nanti pelaksanaannya sesuai amanat, saya siap maju. Dalam ruang demokrasi peluang itu ada, basis saya Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua," ujarnya.

Agenda utama Munas IX adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan pemilihan ketua umum Golkar untuk lima tahun mendatang. Kritik di internal Golkar muncul karena munas tersebut dituding hanya untuk memuluskan langkah Aburizal menjadi ketua umum kembali.