Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/11/2014, 23:16 WIB
Icha Rastika

Penulis


DENPASAR, KOMPAS.com — Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai sebagai tindakan genius. Peneliti The Finance Research, Eko B Supriyanto, menilai, jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan pada saat ini, maka akibatnya akan merusak semua elemen perekonomian.

"Kenaikan harga BBM, genius. Kenapa? Kalau tidak dinaikkan, ada kerusakan di semua elemen. Yang kena nanti inflasi, dan yang paling mengerikan itu nilai tukar rupiah bisa ndelesor," kata Eko dalam acara diskusi media mengenai sumber pendanaan perbankan yang digelar Bank Tabungan Pensiunan Nasional, di Denpasar, Bali, Kamis (27/11/2014).

Eko juga mengakui bahwa Jokowi tergolong berani dengan mengambil kebijakan yang tidak populer pada awal masa pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Terlebih lagi, menurut dia, Jokowi sendiri yang menyampaikan kepada publik mengenai keputusan pemerintah untuk memotong subsidi premium dan solar, masing-masing sebesar Rp 2.000. Ia memprediksi, efek dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini tidak berlangsung lama.

"Kondisinya memang setiap kenaikan BBM ada rebalancing selama dua hingga tiga bulan," kata dia.

Menurut Eko, saat ini perekonomian nasional tengah dibayangi likuiditas yang ketat, rezim suku bunga tinggi, inflasi tinggi, dan nilai tukar rupiah yang cenderung lemah. Terkait kondisi ini, dia menilai, kenaikan harga BBM akan berdampak baik jika pemerintah benar-benar mengalihkan subsidi BBM untuk kegiatan yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur.

"Asalkan (potongan subsidi) BBM ditarik jadi infrastruktur, turun ke publik. Kalau itu enggak jalan, inflasi bisa lebih tinggi lagi," katanya.

Mantan Direktur Biro Riset Infobank ini memprediksi, keuntungan dari kenaikan harga BBM bersubsidi sudah bisa dinikmati sekitar bulan Juni tahun depan. "Asalkan kabinet benar-benar gelontorkan subsidi ke sektor-sektor produktif," ujar Eko.

Pada 17 November lalu, Presiden Jokowi mengumumkan pengalihan subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan harga BBM bersubsidi, yakni premium dan solar. Harga premium naik menjadi Rp 8.500 per liter dari harga semula Rp 6.500 per liter. Untuk solar, harganya naik menjadi Rp 7.500 per liter dari Rp 5.500 per liter.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com