Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperintah Jokowi Hindari Urusan Politik, Nusron “Gatal” Komentari Ical

Kompas.com - 27/11/2014, 19:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Nusron Wahid, politisi Partai Golkar yang baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), kini harus membatasi diri menyinggung masalah politik. Presiden Joko Widodo rupanya berpesan kepada Nusron untuk mulai meninggalkan urusan politik dan fokus bekerja sebagai birokrat.

Pesennya, saya sudah enggak boleh lagi cawe-cawe politik. Saya harus ngurus negara,” ujar Nusron seusai pelantikan di Istana Negara, Kamis (27/11/2014).

Nusron pun mengaku sudah mengirimkan surat kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa dirinya resmi mengundurkan diri mulai hari ini.

Meski sudah harus mulai membatasi diri membicarakan urusan politik, Nusron yang sempat berseberangan dengan kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie itu rupanya masih belum bisa benar-benar lepas dari posisinya sebagai politisi. Dia pun langsung menjawab wartawan saat ditanyakan apakah dengan bergabung ke pemerintahan, Nusron akan membawa Golkar mendekat ke pemerintahan.

“Itu semua tergantung siapa ketua umum hasil munas nanti. Kalau Ical? Yassalam,” ujar Ketua Umum GP Anshor itu.

Nusron akhirnya gatal juga bersuara soal konflik di tubuh partai berlambang pohon beringin hingga dia meminta agar Golkar tidak dipimpin oleh hegemoni kelompok tertentu. Sebab, partai politik adalah ranah publik sehingga semua konflik harus diselesaikan bersama-sama.

“Tidak boleh individu per individu. Sebagai alumni DPR, saya imbau agar semua mulai meredakan diri,” kata Nusron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com