Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selesaikan Konflik di Golkar, JK Ingin Pertemukan Aburizal dan Agung Laksono

Kompas.com - 27/11/2014, 15:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla bersedia jika diminta mempertemukan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono. Kalla mengungkapkan hal itu menyusul memanasnya internal Golkar jelang digelarnya Musyawarah Nasional IX.

"Kalau mau, ya kita pertemukan," kata Kalla, seusai menghadiri puncak peringatan Hari Guru, di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2014).

Sebelumnya, Kalla telah menggelar pertemuan dengan Agung Laksono pada Kamis pagi. Pertemuan digelar di wilayah Menteng, Jakarta Pusat.

Kalla tak mau menjelaskan materi pertemuannya dengan Agung. Ia hanya menyebut ingin mengetahui kondisi terkini Partai Golkar.

"Ya, memberikan saran-saran," ungkap Kalla.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar telah menetapkan penyelenggaraan Munas IX mulai 30 November 2014 di Bali. Penyelenggaraan Munas tersebut kemudian mendapat penolakan karena dianggap hanya digelar untuk memuluskan Aburizal menjabat kembali sebagai ketua umum Golkar.

Untuk menampung aspirasi yang menolak Munas IX digelar 30 November, Agung Laksono membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar yang ia pimpin sendiri. Presidium Penyelamat Partai itu menetapkan Munas IX Partai Golkar digelar di Jakarta pada Januari 2015.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, semua kader Golkar yang ingin maju sebagai ketua umum sebaiknya menyiapkan diri. Pasalnya, Munas IX Golkar tinggal beberapa hari lagi. (Baca: Idrus: Kalau Memang "Gentlemen", Ayo Kita Munas)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com