Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tidak Hanya Jokowi, SBY dan Presiden Lain Juga Sekolahkan Anaknya di Singapura

Kompas.com - 21/11/2014, 21:47 WIB

KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo datang ke Singapura untuk menghadiri kelulusan anaknya, Kaesang Pangarep, di Anglo-Chinese School (ACS) International School. Ternyata, bukan hanya Jokowi yang menyekolahkan anaknya di Singapura, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan beberapa pemimpin negara lain juga melakukan hal yang sama.

SBY menyekolahkan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, di Nanyang Technological University (NTU) pada tahun 2006, dan Edhie Baskoro Yudhoyono, di sekolah yang sama, yang menempuh pendidikan strata 2 dengan jurusan Ekonomi Politik Internasional pada tahun 2007.

Presiden Zimbabwe Robert Mugabe juga menyekolahkan anaknya, Bona, di MDIS-University of Wales, yang lulus pada tahun 2013. Ada juga Perdana Menteri Timor Leste Ramos Horta yang menyekolahkan anaknya, Loro Horta, di Singapura pada tahun 2007. Loro Horta bahkan mendapatkan penghargaan dari disertasinya.

Pada tahun 2006, mantan Presiden Vietnam Nguyen Minh Triet menyekolahkan anaknya, Nguyen Minh An. Ia sekolah bersama dengan Loro Horta.

Tak hanya anak dari kepala negara, ada juga anak dari keturunan raja yang disekolahkan di Singapura. Anak dari Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Pangeran Abdul Aziz, sekolah di Raffles Institution and Rosyth Primary School. Kemudian, ada juga cucu dari Kerajaan Kamboja, Raja Norodom Sihanouk, yakni Pangeran Sisowath Chivannariddh, yang sekolah di Lee Kuan Yew School of Public Policy pada tahun 2004.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com