Amankan Laut, Menko Kemaritiman Janji Penuhi Stok BBM Kapal Patroli

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indriyono Soesilo berjanji untuk memenuhi stok bahan bakar minyak (BBM) bagi seluruh kapal patroli Indonesia. Namun, janji itu direncanakan terealisasi tahun 2016 mendatang.

Indriyono mengakui, penindakan hukum di perairan kerap terkendala stok BBM kapal patroli yang terbatas. Mulai dari sekarang, pemerintah pun terus menggenjot pendapatan negara bukan pajak.

"Target tahun ini Rp 250 miliar, akhir tahun 2015 menjadi Rp 1,5 triliun. Kalau dapat segitu, ya tentu akan dikembalikan lagi untuk biaya keamanan laut, menambah stok BBM kapal-kapal patroli, tahun selanjutnya," ujar dia di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta pada Jumat (21/11/2014).

Indriyono menegaskan bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak ingin kecolongan hasil laut ratusan triliun lagi seperti masa-masa sebelumnya. Kondisi demikian, lanjut Indriyono, sangat menciderai kedaulatan Indonesia di mata negara lain.

"Kita ingin menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia itu tegas. Melalui kapal patroli itu, aturan di perairan kita tegakkan," lanjut dia.

Indriyono menyebut, ada 12 kementerian dan lembaga setingkat yang memiliki armada satuan keamanan laut, antara lain TNI, Polri, BIN, Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan dan Kejaksaan Agung.

Sesuai dengan instruksi presiden Joko Widodo, kapal-kapal patroli Indonesia tidak segan-segan untuk berlaku keras terhadap kapal asing yang menjarah hasil laut Indonesia. Dia menyebut membakar dan menenggelamkan kapal ilegal diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, ayat (1) dan (4).

"Ke depan aktivitas mereka (kapal asing) sebisa mungkin kita akan minimalisir dengan penindakan hukum yang tepat," lanjut dia.