Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Berharap Tak Ada "Golkar Tandingan" Pasca-Munas

Kompas.com - 21/11/2014, 19:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Bendahara Umum DPP Partai Golongan Karya Setya Novanto berharap tidak akan ada DPP tandingan yang terbentuk karena kekecewaan kader terhadap penyelengaraan Musyawarah Nasional Golkar pada 30 November mendatang. Dia yakin Golkar akan tetap solid. 

"Mudah-mudahan enggak. Karena Golkar tentu Golkar, tetap memiliki kebersamaan dan kekeluargaan. Semuanya beda pendapat, tetapi secara dinamis. Mudah-mudahan tidak terjadi begitu," kata Setya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11/2014).

Terkait waktu pelaksanaan Munas yang dipercepat, Ketua DPR ini meminta hal tersebut tidak dipermasalahkan. Menurut dia, waktu penyelenggaraan Munas sudah sah sesuai dengan mekanisme yang ada dan tidak melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Tentu saya tidak terlalu ngikuti, tapi sudah semua panitia DPP dan DPD sudah memutuskan. Kalau sudah berdasarkan yang ada, itu sudah sah," ujar Setya.

Seperti diberitakan, Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar pada 18-19 November lalu, di Yogyakarta, memutuskan Munas akan digelar pada 30 November 2014 di Bandung, Jawa Barat. Keputusan itu diprotes calon ketua umum lainnya karena tidak sesuai dengan ketentuan Munas sebelumnya ataupun ketentuan rapat pleno yang menetapkan Munas pada Januari 2015.

Percepatan penyelenggaraan Munas dikhawatirkan calon ketua umum lain karena mereka tak punya cukup waktu untuk melakukan konsolidasi. Politisi Partai Golkar, Agun Gunanjar, mengancam akan membentuk DPP Golkar tandingan jika Munas berjalan tidak adil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com