JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla kaget tiba-tiba mendapat laporan adanya ancaman bom setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Informasi tersebut diperoleh JK dari salah seorang pejabat Pusdalops Polri yang terhubung dengannya dalam telekonferensi di Situation Room, Gedung Binagraha, Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/11/2014).
Mulanya, pejabat Pusdalops berpangkat Komisaris Besar itu melaporkan soal aksi unjuk rasa yang terjadi pascakenaikan harga BBM. Polri menerima laporan bahwa sudah ada 49 aksi unjuk rasa terkait kenaikan harga BBM dan upah minimum pekerja.
Massa yang terlibat dalam aksi unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia itu diperkirakan mencapai 48.800 orang. Sementara itu, kekuatan yang diturunkan mencapai 15.186 personel.
"Untuk kejadian pidana kriminalitas, seperti semua yang disampaikan, dalam keadaan bisa dikendalikan. Ancaman teror bom bisa diminimalkan," ungkap perwira menengah itu.
"Ada ancaman bom?" ujar JK terkejut.
"Ada Pak, lewat telepon. Ada. Masalah telepon kadang-kadang, Pak. Orang iseng dan segala macam," jawab perwira itu.
Setelah itu, JK melanjutkan pertanyaannya soal rencana demonstrasi pada hari ini. JK kemudian memperoleh paparan informasi bahwa ada 50-60 aksi unjuk rasa pada hari ini.
"Kalau ada apa-apa, Polri tegas saja. Begitu tidak tegas, dia akan kendalikan kita. Dia anggap itu terkendali karena kita tidak tegas. Kalau ada yang tutup jalan, pelanggaran. Lempar (aksi pelemparan), itu juga pelanggaran," imbuh JK.
Di dalam telekonferensi kali ini, JK didampingi oleh Deputi Informasi dan Teknologi dari UKP4 Agung Harjono, Sekretaris Wapres M Oemar, dan pengusaha Sofjan Wanandi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.