Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Kenaikan Harga BBM, KIH Minta Pemerintah Perangi Mafia Migas

Kompas.com - 20/11/2014, 12:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Para sekretaris jenderal partai politik anggota Koalisi Indonesia Hebat berkumpul di bekas markas pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2014). Mereka menjelaskan mengenai kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada media.

"Kami sengaja mengundang teman-teman di tempat bersejarah ini karena ini dulunya dipakai sebagai media center pemenangan Jokowi-JK ini," kata Pelaksana Tugas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding, Sekjen Partai Hanura Dossy Iskandar, Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella (diwakili Willy Aditya), Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Anur Rofiq, serta Sekjen Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rully Sukarta.

"Setelah perkembangan yang terakhir, kami sepakat untuk menyampaikan pernyataan sikap," kata Hasto.

Ada lima poin pernyataan sikap yang ditandatangani oleh semua sekjen tersebut. KIH menilai kenaikan harga BBM merupakan satu kesatuan kebijakan untuk mereformasi struktur ekonomi nasional. Sebagai kompensasinya, masyarakat miskin akan mendapatkan akses kesejahteraan sosial melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Ada pula program subsidi kepada petani, nelayan, dan fasilitas publik.

KIH juga mendorong pemerintah terus memerangi mafia migas dengan mengintegrasikan seluruh aparat yang ada. Pemerintah juga diminta terus-menerus melakukan efisiensi di sektor migas. "Mengajak masyarakat untuk lebih bersabar terhadap pembenahan secara menyeluruh yang dilakukan Jokowi-JK," bunyi poin kelima dalam pernyataan sikap tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com