Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Menyesatkan jika Kenaikan Harga BBM adalah Warisan Masalah SBY

Kompas.com - 19/11/2014, 15:55 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
— Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Farhan Effendy mengatakan, yang paling bersemangat dan berkepentingan dengan naiknya bahan bakar minyak (BBM) ini adalah kalangan orang kaya.

"Mereka hanya berpikir keuntungan semata, tidak memiliki kepekaan dan rasa empati terhadap rakyat, jauh dari jiwa orang kecil kebanyakan," ujar Farhan di Jakarta, Rabu (19/11/2014), seperti dikutip Antara.

Ia mengaku kasihan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai dikelilingi oleh orang-orang yang berkepentingan material belaka.

"Kalau para pendukung Jokowi seperti ini, pelan tetapi pasti Jokowi akan ditinggalkan oleh rakyat dan bahkan bisa-bisa berubah dibenci karena Jokowi tidak bisa membuktikan janjinya membangun kemandirian ekonomi. Trisakti jadi omong kosong belaka," ucap dia.

Farhan mengaku khawatir, Jokowi sudah mulai menelan "virus" kenikmatan kekuasaan yang ditebar dan dikibarkan oleh kelompok yang mencari keuntungan semata. Lebih-lebih dimata rakyat, kenaikan harga BBM adalah sesuatu yang menyakitkan.

Ia membantah jika kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter saat ini disebut dampak dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak ada istilah warisan persoalan dalam hal itu. Masing-masing Presiden, kata dia, memiliki tanggung jawab dan persoalannya sendiri dalam menjalankan pemerintahan.

"Jadi, tidak benar kenaikan harga BBM ini adalah warisan masalah SBY, ini menyesatkan. Jangan ajari pemerintahan Jokowi dengan berpolitik ala pengecut, tidak berani menanggung risiko. Mencari 'kambing hitam' di hadapan rakyat," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com