PDI-P Minta Jokowi Hati-hati Bekerja untuk Hindari Agenda Politik KMP di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya tak terkejut dengan munculnya wacana penggunaan hak bertanya oleh DPR terkait kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut Basarah, kenaikan harga BBM adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari di saat ini.

"Saya tidak terkejut dengan niat dan rencana KMP (Koalisi Merah Putih di DPR) untuk mendorong digunakannya hak interpelasi DPR terkait keputusan pemerintah mencabut (subsidi) harga BBM bersubsidi," kata Basarah, Rabu (19/11/2014) pagi, saat dihubungi.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P itu melanjutkan, ia menduga KMP akan mengeluarkan usulan lain terkait menggunakan hak bertanya, interpelasi dan angket untuk menyikapi kebijakan Presiden Jokowi.

Ia menganggap hal itu wajar dan selaras dengan eksistensi KMP yang ingin membangun kekuatan oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan saat ini. (baca: Anggap Kenaikan Harga BBM Liberal, Gerindra Bakal Gunakan Hak Bertanya ke Presiden)

Terkait hal itu, Basarah menyarankan pemerintah segera menyiapkan diri untuk lebih responsif dan cermat menghadapi agenda politik KMP di DPR. Basarah juga meminta pemerintah untuk lebih intensif berkoordinasi dengan fraksi Koalisi Indonesia Hebat agar dukungan politik yang diberikan lebih efektif.

"Pemerintahan Jokowi harus bekerja ekstra hati-hati, smart dan lebih keras merencanakan dan melaksanakan programnya. Jangan sampai melakukan kesalahan sekecil apapun karena itu bisa jadi pintu digunakannya hak interpelasi, angket, bahkan impeachment," ucap Basarah.

Beberapa fraksi KMP di DPR menyuarakan digunakannya hak DPR untuk bertanya pada Presiden Jokowi terkait kebijakan menaikkan harga BBM. Fraksi kubu KMP menganggap langkah pemerintah tidak tepat karena menaikkan harga BBM di tengah turunnya harga minyak dunia.