Anggap Kenaikan Harga BBM Liberal, Gerindra Bakal Gunakan Hak Bertanya ke Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memastikan bahwa Fraksi Partai Gerindra di DPR akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk bertanya kepada Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Fadli berharap fraksi lain juga akan bersikap serupa.

"Kalau dari Fraksi Gerindra pasti akan menggunakan hak konstitusi kita," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Menurut Fadli, saat ini harga minyak dunia sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dianggarkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebelumnya, kata Fadli, harga minyak dunia dipatok sebesar 105 dollar AS per barrel. Namun, nyatanya saat ini minyak dunia turun ke angka 75 dollar AS.

"Saya kira ini adalah satu kebijakan yang pasti akan merugikan masyarakat karena dilakukan pada timing yang kurang tepat, harga minyak dunia sedang turun," ujar Fadli.

"Jangan sampai kebijakan yang liberal seperti ini yang mau mendekati harga pasar, yang jelas-jelas bertentangan dengan UUD 1945," ucap Fadli.

Sebelumnya, dalam penjelasannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dari waktu ke waktu, bangsa Indonesia kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Meski demikian, bangsa Indonesia harus memilih dan mengambil keputusan.

Selama ini, kata Presiden, negara membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun.

Bagi masyarakat miskin, Presiden melanjutkan, pemerintah telah menyiapkan program perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.