Misbakhun: Jokowi Seharusnya Tinggalkan Cara Hitung Harga BBM ala SBY

"Cara menghitung menggunakan MOPS adalah cara menghitung yang tidak transparan dan penuh kepentingan para mafia migas. Model menghitung seperti ini sudah ada dan ditetapkan sejak zaman pemerintahan SBY berkuasa," kata Misbakhun melalui keterangan pers, Selasa (18/11/2014).

Misbakhun mengatakan, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla harus mengoreksi hitung-hitungan harga produksi BBM bersubsidi. Pemerintah seharusnya melakukan perhitungan harga produksi BBM dengan lebih transparan dan akuntabel.

“Tinggalkan acuan MOPS, lakukan hitung-hitungan yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan mafia migas,” ujarnya.

Sebelumnya, hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin. Menurut Ade, sudah saatnya pemerintah mengubah paradigma penetapan harga produksi minyak dengan meninggalkan formulasi MOPS yang selama ini sarat dengan permainan harga oleh mafia energi.

"Pemerintahan Joko Widodo dengan revolusi mentalnya harus menghitung formula harga produksi BBM secara mandiri, transparan, dan akuntabel. Bebas dari pengaruh mafia migas," kata Ade.

Saat mengumumkan kenaikan harga BBM, Presiden Jokowi mengungkapkan, negara membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun. Sementara itu, bagi masyarakat miskin, pemerintah telah menyiapkan program perlindungan sosial dalam bentuk paket kartu yang sering disebut sebagai "kartu sakti". Paket itu berupa Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.