Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Tak Ingin Ada Kader yang Bentuk Partai Baru Pasca-Munas Golkar

Kompas.com - 18/11/2014, 17:50 WIB


YOGYAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie berharap pelaksanaan Musyawarah Nasional IX tidak mendorong eksodus kader-kader potensial partai. Hal itu disampaikan Aburizal saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VII Partai Golkar di Yogyakarta, Selasa (18/11/2014).

"Kami tidak ingin ada lagi eksodus kader-kader potensial dengan mendirikan partai baru," kata Aburizal.

Ia mengatakan, fenomena eksodus atau perpindahan kader menandakan bahwa kedewasaan berdemokrasi di internal Golkar belum terwujud. Menurut Aburizal, eksodus kader terjadi beberapa kali pasca-munas. Ia menyebutkan, di antaranya Musyawarah Nasional (Munas) VI mendorong lahirnya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Demikian pula Munas VII yang melahirkan Partai Gerindra serta Munas VIII yang akhirnya diikuti dengan lahirnya Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Oleh karena itu, Aburizal mengatakan, agenda Rapimnas VII sebagai bagian dari persiapan Munas IX perlu berfokus pada penguatan soliditas semua kader.

"Strategi Rapimnas kali ini adalah bagaimana kita memantapkan soliditas partai, mendorong persaingan antarkader secara sehat, dan demokratis, sekaligus untuk mencegah terjadinya eksodus kader," kata dia.

Saat ini, ada tujuh bakal calon ketua umum Partai Golkar yang akan maju pada Munas IX, yaitu Agung Laksono, Hajriyanto Thohari, Agus Gumiwang, Priyo Budi Santoso, Zainuddin Amali, MS Hidayat, dan Airlangga Hartanto.

Aburizal diprediksi bakal kembali maju mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar periode selanjutnya.

Rapimnas VII Partai Golkar, yang berlangsung 18-19 November 2014, dihadiri 500 peserta dari perwakilan 34 DPD I Partai Golkar, DPP Partai Golkar, dan perwakilan organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar.

Selain membahas berbagai pokok pikiran untuk mempersiapkan Munas IX, Rapimas VII Partai Golkar juga diagendakan untuk mengkaji solusi atas persoalan-persoalan bangsa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com