Muhaimin Ingatkan Alokasi Subsidi BBM Harus Diawasi dengan Kritis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan, keputusan Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sudah tepat sasaran. Hanya saja dia meminta agar semua pihak mengawasi alokasi subsidi BBM itu dengan ketat.

"Keinginan kita, bagaimana subisidi BBM yang sudah dikurangi, alokasi anggarannya harus diawasi secara kritis. Jangan dibiarkan salah sasaran," kata Muhaimin saat membuka sebuah diskusi di ruang fraksi PKB, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menambahkan, selama ini subsidi yang dialokasikan pemerintah dalam jumlah yang cukup besar justru salah sasaran. Subsidi itu harus dikembalikan kepada masyarakat miskin yang berhak menerimanya.

"Ada 52 persen dari pengguna BBM adalah mobil plat hitam, itu equivalent dengan Rp 103 triliun. Ini tidak berhak dan tidak pantas disubsidi," ujar Karding.

Subsidi itu, lanjut Karding, harus dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur, sistem kesehatan dan juga sistem pendidikan. Karding berharap pemerintah Jokowi dapat mensosialisasikan kenaikan BBM ini dengan baik agar masyarakat bisa mengerti.

Sebelumnya, dalam penjelasannya, Presiden mengatakan bahwa dari waktu ke waktu, bangsa Indonesia kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Meski demikian, bangsa Indonesia harus memilih dan mengambil keputusan.

Selama ini, kata Presiden, negara membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun.

Bagi masyarakat miskin, Presiden melanjutkan, pemerintah telah menyiapkan program perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.