Politisi Gerindra: "Kartu Sakti" Jokowi Hanya Redam Sementara Dampak Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Kartu 'sakti' Presiden Joko Widodo dinilai tidak dapat menjadi kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Pasalnya, pemberian bantuan tersebut dinilai hanya berdampak sementara bagi masyarakat.

"Kalau kompensasi model seperti itu, sebenarnya juga sudah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kemarin. Tapi itu hanya untuk meredam sementara," Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika saat dihubungi Kompas.com, Senin (17/11/2014) malam.

Sebelumnya, Jokowi telah meluncurkan tiga "kartu sakti" untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM. Tiga kartu itu adalah Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.

Kardaya menambahkan, dari sisi anggaran, alokasi pemberian bantuan tersebut tidak jelas. Pasalnya, menurut dia, hal itu belum diatur di dalam APBN sebelumnya. Sehingga tidak heran, kata dia, apabila diantara menteri-menteri Jokowi tidak sinkron dalam memberikan pernyataan terkait sumber pendanaan kartu bantuan tersebut.

"Sekalipun sekarang duitnya ada, tapi pos anggarannya tidak ada. Jadi tidak heran kalau satu menteri bilang dananya dari CSR untuk kartu-kartunya, di sisi lain ada yang bilang diambil dari dana yang lain," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sebelumnya mengatakan, ketiga kartu itu segera didistribusikan hingga 2 Desember mendatang. Bagi masyarakat yang telah memiliki kartu tersebut, maka dapat langsung mencairkannya di Kantor Pos. Sementara bagi yang belum, warga dapat menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, mereka yang berhak mendapatkan KKS, KIS, dan KKP sebanyak 15,6 juta kepala keluarga yang miskin. Menurut dia, kompensasi yang diberikan sekarang ini jauh lebih besar daripada dampak inflasi yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM.