Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys: Kita Sadarkan Aburizal, Daripada Dia Malu di Munas Nanti

Kompas.com - 14/11/2014, 20:11 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai meminta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sadar diri untuk tidak kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam musyawarah nasional (munas) Partai Golkar nantinya. Menurut Yorrys, Golkar adalah organisasi kader sehingga mengutamakan regenerasi kepemimpinan.

“Kalau kita berbicara pasca-reformasi, yang berprestasi itu cuma Akbar Tanjung. Ketika dia pimpin Golkar 99, itu Golkar mencapai prestasi cukup signifikan, tapi Beliau (Akbar) mencoba mencalonkan kembali di 2004 itu saja tidak bisa. Karena organisasi ini adalah organisasi kader, buat apa kita selalu dalam setiap visi itu kita utamakan kaderisasi sehingga kita utamakan regenerasi,” kata Yorrys di Jakarta, Jumatt (14/11/2014).

Yorrys menilai, jika Aburizal kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar, maka regenerasi kepemimpinan di partai berlambang beringin itu akan terputus. Selain itu, Yorrys menilai Aburizal tidak layak memimpin lagi karena gagal membawa Golkar lebih baik selama memimpin.

Yorrys bahkan menyebut Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal berada dalam kondisi paling menyedihkan sepanjang sejarah. “Hasil pemilu 2014 ini merupakan kondisi yang paling menyedihkan bag Golkar. Nah kalau kita tidak perubahan, Golkar itu akan jadi dinosaurus di 2019, pasti itu,” ujar dia.

Yorrys juga berpendapat banyak kader Golkar yang pantas menggantikan Aburizal. Jika Aburizal tetap mencalonkan diri sebagai ketum Golkar pada munas yang dijadwalkan awal tahun depan, Yorrys menilai Aburizal hanya memaksakan kehendaknya.

Apalagi, lanjut yorries, Aburizal berencana mengubah syarat calon ketua umum harus didukung 30 persen Ketua DPD I Partai Golkar. Padahal, dalam AD/ART, semua politisi Golkar berhak maju sebagai calon ketua umum dengan syarat minimal lima tahun menjadi kader Golkar, berprestasi, tidak memiliki cela, dan didukung oleh 30 persen pimpinan DPD tingkat I/II serta pimpinan ormas pendiri.

“Makanya kita memberikan penyadaran terhadap Beliau, daripada dia malu di forum munas,” ucap Yorrys.

Ia juga memprediksi bakal ada tiga gerakan perlawanan dari poros muda jika Aburizal tetap maju sebagai calon ketua umum. Aburizal sebelumnya mengklaim bahwa banyak orang yang mendukungnya untuk kembali menduduki jabatan tersebut pada periode 2015-2020. Namun, ia belum memutuskan apakah akan kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com