Golkar Patahkan Stigma dengan Berada di Luar Pemerintahan

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Golkar saat ini tengah menunjukkan konsistensinya di dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi. Keberadaan Golkar di dalam Koalisi Merah Putih sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah menunjukkan bahwa Golkar sudah keluar dari stigmanya selama ini.

“Kita ingin mematahkan stigma yang selama ini berkembang bahwa Partai Golkar adalah partai pemerintah dan tidak bisa hidup bila tidak berada di dalam kekuasaan,” kata Doli saat diskusi mingguan AMPG di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat (14/11/2014).

Doli menuturkan, demokrasi tersusun atas tiga kekuatan utama yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga kekuatan itu harus memiliki posisi yang seimbang sehingga dapat mengontrol jalannya kehidupan demokrasi dengan baik.

Di samping itu, ia menambahkan, demokrasi juga tidak dapat terlepas dari keberadaan partai politik. Sehingga, apabila ada pihak-pihak yang mendiskreditkan keberadaan partai politik tersebut, maka sama halnya dengan mengkerdilkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

“Di dalam kehidupan politik dan demokrasi kita, harus dikembangkan tradisi yang memungkinkan setiap parpol memilih posisinya pada setiap periode politik jalannya pemerintahan. Dan Partai Golkar harus diposisikan sama dengan partai politik lain yang bebas dari stigma dan mempunyai pilihan yang bebas mau berada bersama atau di luar pemerintahan,” katanya.

Lebih jauh, ia mengatakan, bukan kali ini saja Golkar berada di luar pemerintahan. Ketika Golkar masih dipimpin oleh Akbar Tanjung, ia mengatakan, saat itu posisi Golkar berada di luar pemerintahan. Namun, setelah musyawarah nasional (munas) digelar, Golkar yang saat itu dipimpin oleh Jusuf Kalla kembali masuk ke dalam pemerintahan.

“Itu pun tidak memberikan keuntungan bagi Golkar. Suara Golkar terus menurun, meski kader kita menjadi wapres saat itu,” ujarnya.