Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luruskan Pernyataannya, Bupati Bantaeng Sebut Kartu Jokowi Berguna

Kompas.com - 13/11/2014, 17:14 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meluruskan pernyataan yang menyebutkan bahwa warga Bantaeng tidak memerlukan Kartu Indonesia Sehat yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, menurut Nurdin, pemerintahannya sejak lama telah menerapkan pengobatan gratis bagi seluruh warga Bantaeng. (Baca: Pengobatan di Bantaeng Sudah Gratis, Kartu Jokowi Tak Terlalu Berguna)

Seusai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (13/11/2014), ia meluruskan pernyataannya itu dan menyatakan, bahwa warga akan sangat terbantu jika "kartu sakti" Jokowi masuk ke daerahnya.

“Sekarang belum ada kartu itu. BPJS masih berlaku, jadi kami enggak ada masalah. Kalau sudah ada, ya kami senang merasa terbantu,” kata Nurdin, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis.

Nurdin mengaku, pertemuannya dengan JK membahas soal investasi.

Lebih jauh, Nurdin mengatakan, warga Bantaeng memang tidak memerlukan kartu sehat jika hanya menderita sakit ringan. Menurut Nurdin, masyarakat bisa menghubungi 113 yang beroperasi selama 24 jam. Selanjutnya, dokter yang siaga 24 jam di Bantaeng akan menghampiri rumah warga kurang mampu yang membutuhkan perawatan tersebut. Namun, jika mengalami sakit berat dan harus dirawat, menurut Nurdin, kartu jaminan kesehatan seperti yang diluncurkan Presiden Jokowi itu memang diperlukan.

“Tapi berikutnya butuh Jamkesda, Jamkesmas, BPJS. Saya cerita kalau jemput enggak pakai kartu, itu betul enggak pakai kartu-kartuan. Kalau nanti dirujuk, dioperasi, atau dirawat, baru pakai kartu. Tidak ada kartu kan harus bayar. Malah kami terbantu kalau kartu bisa digunakan. Sekarang sudah ada Jamkesmas, Jamkesda, BPJS, sekarang tinggal sosialisasikan kegunaannya,” ujar Nurdin.

Kartu sakti Jokowi, menurut dia, belum dibagikan di wilayah Bantaeng. Menurut data yang dimiliki Nurdin, ada 5000 warga miskin di wilayahnya.

Sebelumnya, dalam sebuah diskusi pada Selasa (11/11/2014) malam, Nurdin menyatakan kepuasannya terhadap sistem kesehatan yang sudah diterapkan di daerahnya. Dia menilai, Kartu Indonesia Sehat yang diluncurkan Jokowi tidak akan terlalu efektif dan tidak banyak membantu.

"Alhamdulillah, di Bantaeng kami enggak perlu kartu-kartuan kalau sakit," kata Nurdin dalam Dialog Demokrasi 'Dari Daerah Untuk Indonesia' di Hari Ulang Tahun ke-15 The Habibie Center di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Nurdin menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu sudah dibuat call center yang memungkinkan warga tidak mampu untuk menelpon jika jatuh sakit. Pertolongan pun akan segera datang. Sebelumnya, dia juga menyampaikan bahwa hal yang terpenting sebenarnya bukan lah penanganan terhadap orang yang jatuh sakit. Seharusnya, kata dia, pemerintah justru lebih berupaya agar kesehatan penduduk terjaga agar mereka tak sampai jatuh sakit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com