JK Diminta Tak Provokasi Internal Golkar Terkait Rapimnas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, meminta Jusuf Kalla tak melontarkan pernyataan yang memprovokasi internal Golkar. Pernyataan Bambang itu terkait ucapan Kalla yang menilai pemilihan Ketua Umum Golkar tidak demokratis.

"Pemilihan belum berlangsung kok sudah dituding tidak demokratis. Jangan provokasi dan pecah belah partai yang sudah solid," kata Bambang, di Komplek Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2014).

Anggota Komisi III DPR itu menegaskan bahwa Partai Golkar tetap solid menjelang digelarnya Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di DI Yogyakarta pada pekan depan. Dalam rapimnas itu, 31 pimpinan DPD I Partai Golkar akan mengambil keputusan mengenai hari pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX untuk memilih Ketua Umum Golkar periode selanjutnya.

"Dari mana dasar penilaian tidak demokratis? Pemilihan itu dikatakan demokratis atau tidak ketika pemilihan itu sudah terjadi, ini kan belum terjadi," ujar Bambang.

Sebelumnya, JK mengomentari persyaratan calon ketua umum Partai Golkar yang harus mendapatkan dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah. Menurut JK, dalam memilih ketua umum baru, seharusnya cara-cara tidak demokratis dihentikan.

"Partai tonggak demokrasi maka partai itu pun harus demokratis, cara ambil keputusannya, cara cari ketua umumnya. Tidak boleh memaksa, tidak boleh main belakang itu partai yang betul," kata JK di Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

JK berkomentar soal ultimatum yang disampaikan tujuh calon ketua umum Partai Golkar terhadap Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Mereka meminta agar persyaratan caketum Golkar dikembalikan ke AD/ART. Tuntutan ini ada menyusul syarat yang diberikan Aburizal bahwa calon ketua umum Golkar harus mendapat dukungan pengurus DPD. Kalla menilai, dalam membuat kebijakan tak boleh ada pemaksaan. Semua harus dilakukan secara demokratis.

"Zaman dulu boleh pas Orba. Zaman sekarang enggak. Jangan kembali ke Orde Baru dong," kata dia.