Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Minta Politisi Nasdem Berani Dukung Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 11/11/2014, 14:42 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan dukungannya atas rencana pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meskipun kebijakan itu tidak populer, kata Paloh, pihaknya harus mendukung rencana kenaikan harga BBM bersubsidi demi kemaslahatan umat.

"Pada akhirnya untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," kata Paloh di sela-sela acara peringatan hari ulang tahun Partai Nasdem di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Paloh mengatakan, ketika semua elite partai politik mabuk pencitraan, politisi Nasdem harus berani mendukung rencana kenaikan harga BBM bersubsidi meskipun kebijakan tersebut akan menuai kritikan pedas.

Paloh menekankan, Jokowi-Jusuf Kalla pasti memiliki perhitungan dan pertimbangan tertentu untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Kalau memang subsidinya bisa diturunkan, akan lebih baik. Mereka pasti punya kalkulasi dan pertimbangan," ujar Paloh.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM sebelum Januari 2015. Jokowi dalam berbagai kesempatan menyebut subsisi untuk BBM terlalu besar dan membebankan anggaran negara. (Baca: Jokowi: Subsidi BBM Rp 714 Triliun, Sangat Boros!)

Untuk mengantisipasi terlampauinya kuota BBM bersubsidi tahun ini, pemerintah mengimbau kepala daerah di seluruh Indonesia agar menerbitkan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi ke masyarakat.

Beberapa imbauan berupa pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk sepeda motor paling banyak Rp 20.000, mobil pribadi Rp 100.000, dan angkutan umum Rp 150.000.

Pertamina memprediksi kuota BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter akan habis sebelum 31 Desember 2014. Diperkirakan, premium akan habis pada 20 Desember, solar pada 23 Desember, dan minyak tanah pada pekan pertama Desember. Ada penurunan kuota BBM bersubsidi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter lewat APBN Perubahan pada Juni 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com