Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surya Paloh Minta Politisi Nasdem Berani Dukung Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 11/11/2014, 14:42 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan dukungannya atas rencana pemerintahan Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meskipun kebijakan itu tidak populer, kata Paloh, pihaknya harus mendukung rencana kenaikan harga BBM bersubsidi demi kemaslahatan umat.

"Pada akhirnya untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," kata Paloh di sela-sela acara peringatan hari ulang tahun Partai Nasdem di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Selasa (11/11/2014).

Paloh mengatakan, ketika semua elite partai politik mabuk pencitraan, politisi Nasdem harus berani mendukung rencana kenaikan harga BBM bersubsidi meskipun kebijakan tersebut akan menuai kritikan pedas.

Paloh menekankan, Jokowi-Jusuf Kalla pasti memiliki perhitungan dan pertimbangan tertentu untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Kalau memang subsidinya bisa diturunkan, akan lebih baik. Mereka pasti punya kalkulasi dan pertimbangan," ujar Paloh.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM sebelum Januari 2015. Jokowi dalam berbagai kesempatan menyebut subsisi untuk BBM terlalu besar dan membebankan anggaran negara. (Baca: Jokowi: Subsidi BBM Rp 714 Triliun, Sangat Boros!)

Untuk mengantisipasi terlampauinya kuota BBM bersubsidi tahun ini, pemerintah mengimbau kepala daerah di seluruh Indonesia agar menerbitkan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi ke masyarakat.

Beberapa imbauan berupa pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk sepeda motor paling banyak Rp 20.000, mobil pribadi Rp 100.000, dan angkutan umum Rp 150.000.

Pertamina memprediksi kuota BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter akan habis sebelum 31 Desember 2014. Diperkirakan, premium akan habis pada 20 Desember, solar pada 23 Desember, dan minyak tanah pada pekan pertama Desember. Ada penurunan kuota BBM bersubsidi dari 48 juta kiloliter menjadi 46 juta kiloliter lewat APBN Perubahan pada Juni 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com