Soal Kenaikan Harga BBM, TB Hasanuddin Sebut Posisi PDI-P Dilematis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, TB Hasanuddin, mengatakan, partainya berharap, Presiden Joko Widodo dapat memberikan alasan yang jelas soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Meskipun demikian, ia mengatakan, semua kader PDI-P akan menyetujui rencana kenaikan tersebut.

"Pemerintah harus jelaskan duduk persoalan rencana kenaikan harga BBM. Tentu pemerintah pun harus koordinasi dengan kami, fraksi pendukung pemerintah," ujar TB Hasanuddin saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Hasanuddin mengakui, posisi PDI-P saat ini menjadi dilematis. Pasalnya, selama 10 tahun terakhir, PDI-P selalu konsisten untuk menolak kenaikan harga BBM. Namun, sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, ia mengatakan, semua kader PDI-P akan menyetujui rencana tersebut.

"Bahkan, spanduk kami di dapil, yang bertuliskan penolakan naiknya BBM, belum dicabut. Tidak apa-apa, itu kan politik," kata Hasanuddin.

Ia mengatakan, dewan pimpinan partai telah memerintahkan semua kader untuk menyetujui rencana tersebut. Ia juga mengatakan bahwa ada sanksi bagi kader yang berbeda pandangan terhadap keputusan partai. Sanksi tersebut, menurut Hasanuddin, akan diawali dengan pemanggilan.

Sebelumnya, beberapa politisi PDI-P menyuarakan penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM. Effendi Simbolon mempertanyakan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dianggapnya terlalu bernafsu menaikkan harga BBM. Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka juga mengkritik rencana kenaikan harga BBM melalui akun Twitter-nya.