Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Bentuk Tekanan Seniman Relawan kepada Jokowi

Kompas.com - 01/11/2014, 20:18 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Seniman Jay Subiakto kecewa terhadap susunan Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Eks relawan Jokowi-JK itu mengatakan akan memberi tekanan kepada Jokowi-JK untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya.

"Kita sudah bilang, relawan seniman enggak mengharapkan apa-apa, tapi begitu Bapak (Jokowi) sudah diangkat, kita akan jadi parlemen jalanan. Kita akan kritik apa yang Bapak lakukan," ujar Jay saat bincang santai dengan wartawan di teras Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

"Bentuknya, ya, bisa menulis di koran, social media, bentuknya kritik. Tapi juga kasih solusi dong, jangan cuma marah doang. Kalau Puan Maharani dibilang jelek jadi menteri, sebut juga gantinya siapa," kata Jay.

Menurut Jay, kritik melalui media massa serta media sosial sangat ampuh dalam membentuk opini publik, bahkan memengaruhi suatu kebijakan. Jay mengakui bahwa jalur tersebut jauh lebih ampuh ketimbang kritik melalui medium kesenian, misalnya konser musik dan sebagainya.

"Harus melalui itu, kalau cuma musik saja ya enggak mempan. Harus dikritisi kerja mereka lewat tulisan atau langsung," kata Jay.

Pria yang sempat menghebohkan media sosial melalui aksinya memotret Konser Salam Dua Jari dari atas panggung tinggi di Senayan tersebut juga mengkritik relawan Jokowi-JK yang bersifat pragmatis. Menurut Jay, ada kelompok relawan yang merasa paling berjasa atas kemenangan Jokowi-JK.

"Ada relawan yang sedikit-sedikit ke Istana, kita enggaklah. Setelah Jokowi naik, ya, kita kembali ke profesi kita. Yang penting Pak Jokowi ingat janji-janjinya," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com