Megawati dan Prabowo Harus Turun Tangan Tengahi Perpecahan Parlemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandi menilai bahwa komunikasi antarpimpinan partai dapat meredakan perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Ia berharap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto segera bertemu untuk menengahi kubu-kubu yang berseberangan.

"Megawati dan Prabowo harus mengambil inisiatif komunikasi antarelite, duduk bersama-sama, berkomitmen untuk rekonsiliasi," ujar Ronald dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2014).

Menurut Ronald, relasi yang baik itu semestinya tidak hanya terjalin antartokoh elite partai, tetapi turun hingga ke tingkat bawah. Untuk mewujudkannya, maka pertemuan Megawati dan Prabowo mestinya juga menyertakan perwakilan fraksi di DPR RI.

Ronald mengatakan, semangat rekonsiliasi itu mesti diikuti dengan mengoreksi substansi apa yang menjadi sumber perseteruan. Dalam hal ini, Ronald menganggap bahwa Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menjadi sumber seteru antara KIH dan KMP.

"Kalau rekonsiliasi tidak diikuti dengan usaha untuk mengubah aturan main, rekonsiliasi ini akan tanggung," ujar Ronald.

Dalam Tata Tertib DPR RI, misalnya, ada poin ketentuan yang memungkinkan pimpinan DPR RI mengambil sikap atas nama institusi DPR RI setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi yang ada. Jika fraksi yang eksis dan mendominasi hanya fraksi yang tergabung di KMP, maka hal itu memungkinkan timbulnya konflik baru.

"Maka dari itu rekonsiliasi di tingkatan elite serta perubahan aturan main dipastikan tidak akan menjadi kerangkeng bagi harmonisasi kekuatan di parlemen," ujar dia.