Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Tjahjo Kumolo Terakhir Laporkan Harta Kekayaan 2001 Rp 515,5 Juta

Kompas.com - 27/10/2014, 16:47 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara milik Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terakhir kali diserahkan pada 19 Juli 2001. Jumlah harta yang dilaporkan ketika itu sebesar Rp 515,5 juta.

Seperti dikutip Antara, Senin (27/10/2014), meski telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejak 1987 hingga 2014, Tjahjo baru satu kali melaporkan harta kekayaannya pada 2001 atau saat KPK masih bernama Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara.

Harta tersebut terdiri atas tanah dan bangunan Rp 87,1 juta yang berada di dua lokasi di Bogor dan dua lokasi di Semarang.

Kemudian, alat transportasi senilai Rp 267,6 juta dengan merek Volvo, Daihatsu, Vistokia, serta motor bermerek Tossa. Harta itu masih ditambah dengan logam mulia, batu mulia, barang seni, dan barang-barang antik sejumlah Rp 15 juta.

Selanjutnya, ada surat berharga senilai Rp 12,5 juta serta giro dan setara kas lain senilai Rp 129,3 juta.

Tjahjo adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2010-2015, setelah sebelumnya menduduki Ketua DPP PDI-P Bidang Politik.

Pria kelahiran Surakarta, 1 Desember 1957, tersebut mendapatkan gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan memulai karier organisasi sebagai Ketua Biro Organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Tengah dari 1983-1985.

Ia menjadi anggota Komisi II, III DPR RI pada 1987, 1992, dan Ketua Umum DPP KNPI pada 1990-1993.

Tjahjo telah menjadi Wakil Sekretaris Fraksi PDI-P DPR untuk periode 1999-2002 dan Sekretaris Fraksi PDI-P DPR RI setahun kemudian.

Ia pun menjabat Ketua Tim Kampanye Nasional pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com