Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Sarankan Jokowi Umumkan Kabinet di Istana untuk Hindari "Pencuri Hati"

Kompas.com - 24/10/2014, 12:34 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan susunan kabinetnya di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dengan demikian, kata Busyro, Jokowi akan terhindar dari tawaran pihak tertentu yang ingin mengambil hati Jokowi dengan menyediakan berbagai fasilitas untuk kepentingan tertentu.

"Pengumuman di Istana paling tepat untuk menghindari lubang-lubang tawaran pihak mana pun yang ingin 'mencuri hati' Presiden dengan fasilitas tertentu," ujar Busyro melalui pesan singkat, Jumat (24/10/2014).

Lagi pula, kata Busyro, pengumuman kabinet di Istana merupakan hal yang lazim dalam protokoler kenegaraan. Menurut dia, pengumuman kabinet merupakan lambang kepemimpinan yang perlu dijaga marwah kenegaraannya.

"Sebaiknya semua pihak, termasuk BUMN (badan usaha milik negara) ikut menjaga marwah Presiden sebagai simbol negara," kata Busyro.

Sebelumnya, Jokowi disebut akan mengumumkan susunan kabinetnya di Dermaga 302, Terminal III, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (22/10/2014) malam. Namun, rencana tersebut batal.

Padahal, sejumlah persiapan di pelabuhan telah dilakukan, termasuk panggung dengan tata cahaya sedemikian rupa hingga makanan dalam jumlah besar. (Baca: Jokowi Diminta Bekerja Nyata dan Hentikan Aktivitas Simbolis)

Semua tamu yang telah menunggu sejak sore hari di pelabuhan diminta membubarkan diri. Awak media dan petugas Pelabuhan Tanjung Priok pun kebingungan karena tidak ada penjelasan mengenai batalnya acara tersebut. (Baca: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Anggaran Persiapan Acara di Tanjung Priok?)

Namun, Jokowi mengaku tak pernah meminta untuk menggerakkan para wartawan ke Priok. (Baca: Jokowi: Saya Baru Siapkan Tempat, Kok Dibilang Dibatalkan)

"Kemarin kamu di Tanjung Priok yang ngumpulin siapa? Kita baru siapkan tempat kok kamu ngomong sudah dibatalkan," tanya Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com