Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Lewat di Kantor Indosat, Jokowi Diteriakkan untuk Buyback

Kompas.com - 21/10/2014, 07:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada yang berbeda saat pawai budaya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melewati kantor Indosat di Jalan Medan Merdeka Barat sore kemarin, Senin (20/10/2014).

Para karyawan dan petinggi Indosat yang berdiri menyambut Presiden dan Wakil Presiden Baru bersorak sambil meneriakkan sejumlah yel.

"Bebaskan Pak Indar, Justice For Pak Indar."

Sejumlah karyawan Indosat juga meneriakkan kata-kata buyback, buyback atau beli kembali saham Indosat kepada Jokowi-JK.

Sebuah spanduk juga terbentang dan menjadi perhatian para penonton dan peserta pawai dibelakang Jokowi. Buyinya : "Justice for Pak Indar," dan "Indosat Bisa diambil kembali. Kuncinya hanya satu, kita buyback, kita beli kembali. Semoga terealisir janjinya Pak."

Seorang pegawai senior yang ditemui di lokasi mengatakan, aksi para karyawan Indosat ini dilakukan untuk memberikan apresiasi dan dukungan kepada Jokowi sebagai presiden baru.

"Sebelumnya pak Jokowi pernah mengatakan akan membeli kembali saham Indosat dalam kampanye beliau. Kami ingin itu dibuktikan. Para karyawan juga memohon Jokowi bisa membebaskan Dirut IM2 Indar Atmanto yang dihukum akibat perbuatan yang tidak terbukti dia lakukan," tegasnya.

Pada acara ini karyawan Indosat tampil kompak dengan memakai baju putih, memakai topi dan kipas, sambil membentangkan spanduk. Mereka melambai dan serempak mengucapkan selamat bekerja kepada Jokowi dan JK.

Suasana semakin di depan Indosat semakin ramai ketika direksi Indosat melepaskan balon ketika Jokowi-JK mulai melintas di depan kantor Indosat. Dengan diiringi sorak sorai dan rampak gendang yang dinamis membuat suasana menjadi sangat meriah.

"Kami berharap pak Jokowi - JK bisa memberikan harapan baru bagi tegaknya keadilan. Pak Indar orang baik dan harus dibebaskan dari vonis yang tidak memiliki dasar yang kuat itu. Apalagi pemerintah sebelumnya tegas mengatakan bahwa tidak ada yang dilanggar dalam skema bisnis IM2," tegas seorang perwakilan karyawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com