Golkar Siap Berembuk dengan Koalisi Indonesia Hebat soal Pimpinan Komisi DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Golkar di DPR, Ridwan Bae, mengatakan bahwa pembagian pimpinan komisi dan alat kelengkapan lain di DPR sangat mungkin dilakukan dengan musyawarah mufakat. Fraksi Golkar akan membuka kesempatan untuk forum lobi dan menjalankan mekanisme pemilihan dengan musyawarah.

"Golkar tidak akan menutup diri untuk musyawarah, itu bukan suatu yang mustahil," kata Ridwan di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Meski demikian, kata Ridwan, dirinya berharap agar semua fraksi menahan diri dan tidak memaksakan kehendaknya masing-masing. Musyawarah mufakat itu hanya dapat tercapai saat masing-masing fraksi merasa adil dan posisi pimpinan komisi serta alat kelengkapan dewan lainnya dibagi secara proporsional.

Menurut Ridwan, jangan sampai permintaan bermusyawarah itu diterima, tetapi pelaksanaannya tidak mengandung unsur keadilan. "Namanya musyawarah harus ada kesadaran diri masing-masing. Jangan terlalu banyak berkehendak, Koalisi Indonesia Hebat jangan minta berlebihan," ujarnya.

DPR telah menetapkan jumlah 11 komisi melalui sidang paripurna. Belum ada penetapan anggota di tiap komisi, termasuk mekanisme pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lain sampai sidang paripurna berikutnya.

Sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dilakukan melalui sistem paket. Masing-masing paket dapat diisi oleh campuran anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.