Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kantor Kepresidenan Jokowi Akan Dilengkapi dengan Teknologi Ini

Kompas.com - 13/10/2014, 06:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kantor kepresidenan Joko "Jokowi" Widodo bakal dilengkapi dengan teknologi video conference. Sistem tersebut akan mendukung aktivitas blusukan Jokowi dengan menggunakan teknologi jaringan komunikasi.

"Melalui itu. kita ndak mesti pergi ke suatu tempat untuk bicara dengan nelayan, petani," ujar Jokowi seusai menggelar video conference di rumah relawan, Jalan Sukabumi Nomor 23, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/10/2014).

"Memang sih bertemu langsung ya lebih baik, tapi bisa pakai ini dulu. Kalau ada persoalan yang serius, baru ke lapangan," lanjut Jokowi.

Jokowi memanfaatkan jaringan relawannya untuk mengelola sambungan teknologi video conference di seluruh provinsi di Indonesia. Fasilitas tersebut, lanjut Jokowi, bisa diadakan pemerintah. Bisa juga disediakan kelompok relawan. Dia belum bisa menentukan saat ini.

Jokowi mengaku tidak khawatir mendapatkan informasi yang salah jika menggunakan sistem komunikasi tersebut. Sebab, blusukan melalui sistem tersebut hanya dilakukan pada awal-awal melihat suatu persoalan.

"Ya selain ini, ya melihat langsung ke lapangan. Melalui ini ya dilihat, masuk apa ndak? Kalau ndak ya kita cek langsung," ujar Jokowi.

Jokowi memastikan bahwa teknologi video conference tersebut tidak diadakan di setiap kementerian. Teknologi itu hanya diadakan di kantor kepresidenan.

"Tapi, ya menterinya juga mesti paham soal masalah di lapangan. Kita butuhnya yang seperti itu," ujar Jokowi.

Diberitakan, Jokowi berkomunikasi dengan petani di sejumlah provinsi menggunakan teknologi video conference di rumah relawan, Jalan Sukabumi 23, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat petang. Delapan unit monitor televisi tersambung dengan sejumlah provinsi, antara lain Riau, Aceh, Maluku, dan Jawa Tengah.

Komunikasi Jokowi dengan sejumlah petani berlangsung lancar meskipun beberapa kali sambungan video conference itu sempat mengalami gangguan sinyal. Jokowi merasa puas mendapat masukan dari para petani di daerah. Dia berjanji akan menyelesaikan satu per satu persoalan di sana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com