Fadli Zon: Pernyataan Hashim Bukan Mewakili Koalisi Merah Putih

"Saya rasa itu pribadi Pak Hashim ya, jadi bukan mewakili KMP. Setiap orang kan berhak berpendapat," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014).

Menurut Fadli, tidak ada niat apa pun dari KMP untuk menghambat pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mendatang. KMP, kata dia, justru akan mendukung jika Jokowi-JK memang bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat.

"Yang dimaksud menghambat, bukan leter lecht begitu, artinya program tidak pro-rakyat, tentu harus kita koreksi, tapi kalau program menguntungkan rakyat pasti kita dukung. Kita kan belum tahu kebijakan Jokowi," ujar Fadli.

Menurut Fadli, mengawasi jalannya pemerintahan adalah tugas DPR. Jokowi-JK, lanjut dia, seharusnya senang DPR mempunyai niat baik untuk mengawasi pemerintahannya hingga lima tahun mendatang.

"Kita bertugas seperti itulah, tugas DPR itu mengawasi pemerintahan, justru bagus kalau ada yang mengawal," ujarnya.

Hashim beri " warning" Jokowi

Sebelumnya, Hashim mengatakan, ada harga yang harus dibayar oleh presiden terpilih Joko Widodo atas langkahnya "meninggalkan Jakarta" dan mencalonkan diri dalam pilpres yang lalu. Hashim, dalam artikel yang ditayangkan The Wall Street Journal versi online, menganggap langkah Jokowi itu sebagai personal betrayal.

"Ada harga yang harus dibayar," kata Hashim.

Ia menyatakan, Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Joko Widodo. Ia mengatakan, Prabowo kini aktif terlibat dalam membangun dan memimpin koalisi di parlemen. Koalisi Merah Putih, lanjut Hashim, memiliki otoritas yang cukup untuk mengawasi pemerintahan Jokowi, termasuk penentuan sejumlah jabatan di pemerintahan dan lembaga, seperti kepala Polri, panglima TNI, hakim agung, dan anggota Mahkamah Konstitusi.

"Prabowo dan para pemimpin partai koalisi akan memimpin sebuah oposisi yang aktif. Kami akan mampu mengontrol agenda legislatif," katanya.