Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penilaian Kabinet Jokowi, Harapan Rakyat

Kompas.com - 10/10/2014, 07:30 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia sebentar lagi resmi dipimpin oleh Presiden baru, yakni Joko Widodo atau Jokowi, bersama Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, hasil Pemilu 2014.

Salah satu hal yang hingga kini banyak menjadi perbicangan adalah mengenai siapa saja yang akan menduduki kursi menteri di kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Jokowi-JK telah mengumumkan postur kabinet pemerintahannya di Rumah Transisi (kepemimpinan nasional) di Jakarta pada Senin (15/9/2014).

Dari 34 kementerian yang ada, Jokowi akan memberikan jatah 16 kursi menteri untuk partai politik dan sisanya dari kalangan profesional.

Rakyat tentu berharap agar kabinet mendatang sesuai dengan kehendak rakyat terhadap perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik.

Stand Up Comedian yang juga aktivis sosial di Twitter, Sammy D. Putra, mengatakan, masyarakat di media sosial memang ramai menunggu pengumuman kabinet. Dia berpendapat agar jangan sampai kabinet yang terbentuk nanti seperti menteri-menteri sebelumnya yang segera mengakiri tugasnya.

Menurutnya, kabinet yang baik adalah yang bersadarkan kompetensi para menterinya.

Sammy menilai langkah Jokowi sudah tepat ketika ada usulan menteri via online. Namun, hal tersebut bisa menjadi bumerang kalau sekadar formalitas.

"Jangan sampai kepercayaan masyarakat dibunuh Jokowi sendiri," kata pemilik akun Twitter @NOTASLIMBOY dengan lebih dari 82.800 followers tersebut.

Menurut Pengamat Politik Yuniarto Wijaya, bagaimana Joko Widodo menyusun struktur kabinet nanti akan menjadi simbolisasi pertamanya sebagai seorang presiden rakyat yang menang karena kekuatan dukungan rakyat dan relawan, bukan hanya partai.

"Jokowi harus mampu menunjukkan bahwa dirinya bukan presiden partai tertentu. Maka pengumuman mengenai kementerian harus menunjukkan bahwa kabinet tersebut kabinet kerja, profesional, ahli, dan bukan transaksional," katanya.

Kalau ini gagal, kata Yuniarto, maka sulit untuk berharap pada kekuatan publik dalam mendukung pemerintahannya lima tahun ke depan.

Mengenai jatah 16 kursi menteri untuk kalangan partai politik, Yuniarto berpendapat bahwa politik akomodatif semacam itu tidak bisa hilang.

"Tapi setidaknya ada dua indikator apakah orang parpol ini profesional atau tidak," katanya.

Pertama, masyarakat dapat mencari informasi lewat internet mengenai rekam jejak orang parpol yang terpilih menjadi menteri dan menilainya sendiri.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com