Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KMP Akan Ajak PPP Ngobrol Bareng Bahas Perbedaan Sikap di Pimpinan MPR

Kompas.com - 08/10/2014, 18:49 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon optimistis, PPP masih berada di dalam barisan Koalisi Merah Putih. Meskipun, partai berlambang Ka’bah itu sempat mendukung Koalisi Indonesia Hebat saat pengambilan suara paket pimpinan MPR.

“Kawan-kawan PPP saya yakin semangat dan suasana hatinya ada di KMP. Cuma kemarin mereka berbeda jalan saja. Mudah-mudahan nanti kembali ke kita dan kita bisa duduk bersama lagi,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Rabu (8/10/2014).

Perbedaan sikap yang ditunjukkan PPP, menurut dia, terjadi lantaran ada masalah internal di dalam partai itu. Meski demikian, KMP, kata dia, tetap menghargai perbedaan PPP lantaran partai yang dipunggawai Suryadharma Ali itu telah berjuang sejak awal di koalisi.

Lebih jauh, Fadli membantah, koalisi tidak akan memberikan sanksi atas perbedaan sikap itu. Menurut dia, pihaknya beserta anggota KMP lain akan berdialog dengan PPP untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Konsekuensi enggak lah. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja,” katanya.

Sementara itu, Fadli masih enggan membeberkan, apakah nantinya PPP akan mendapat jatah kursi pimpinan komisi di DPR. Namun, menurut dia, sejak awal sudah ada kesepakatan diantara parpol KMP mengenai pembagian itu.

“Ya nanti kita lihat, kan baru selesai (pemilihan pimpinan MPR),” ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com