JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, menuturkan, partainya terpaksa tidak mendukung Koalisi Merah Putih (KMP) saat pemilihan pimpinan MPR pada Selasa (7/10/2014) malam. Menurut dia, pihaknya hanya ingin memperjuangkan hak partainya untuk mendapat kursi pimpinan MPR periode 2014-2019.
"Akhirnya PPP terpaksa. PDI-P menawarkan (kursi pimpinan MPR), ya kami ambil. Akan tetapi, kami lapor ke KMP, tidak berselingkuh diam-diam. Kami gentle, izinkan kami pamit sebentar," kata Yani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.
Menurut Yani, pimpinan MPR merupakan hak PPP yang harus dipertahankan. Dia pun mengakui bahwa ada komunikasi dari beberapa petinggi KMP agar PPP tidak menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Akhirnya, sampai sore kemarin, Pak Novanto (Ketua DPR) ke ruang fraksi, tetapi belum ada jawaban jelas. Sementara itu, kader di daerah juga pertanyakan (jatah kursi untuk PPP)," kata Yani.
Meskipun paket pimpinan MPR yang diusung KIH kalah ketika voting, menurut Yani, PPP tetap bersama KMP. Paket yang diusung KIH adalah Oesman Sapta (DPD) sebagai calon ketua, didampingi empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Partai Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP).
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad menilai, keberadaan PPP dalam KMP harus dievaluasi. Pihaknya tidak bisa menerima sikap PPP tersebut. (Baca: Golkar Anggap Koalisi Merah Putih Tidak Rugi jika Tanpa PPP)
Fadel menilai keberadaan PPP dalam KMP tidak terlalu berpengaruh karena, dari sisi suara, kursi PPP dinilai kecil (39 kursi). Apabila PPP keluar dari KMP, kata dia, kondisi itu tidak akan merugikan KMP sebagai satu kesatuan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.